"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib menjelaskan secara transparan kepada publik Jakarta tentang asal dana dari pemasangan spanduk atau reklame yang bergambar diri Fauzi Bowo maupun iklan-iklan di radio. Apakah berasal dari dana pribadi Foke atau berasal dari anggaran Pemprov," kata Ketua IBSW Nova Andika, di Jakarta, Jumat.
Ia mengemukakan, penolakannya terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang gubernur dan institusi Pemprov untuk kepentingan pribadi Gubernur incumbent Fauzi Bowo.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas menegakkan aturan, terutama aturan yang terkait spanduk dan reklame dan tidak pandang bulu dan tidak "tebang pilih" termasuk terhadap spanduk dan reklame yang memuat Gubernur incumbent DKI Jakarta Fauzi Bowo, harus segera ditertibkan sebagai pelaksanaan Perda dan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jika dalam sosialisasi tentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan menggunakan sumber pendanaan dari institusi Pemprov, dan dalam prakteknya sosialisasi sangat demikian masif dan selalu hanya memampangkan gambar diri Fauzi Bowo disamping lambang Pemprov, maka Pemprov DKI Jakarta diindikasi telah melakukan pemihakan terhadap kepentingan politik pribadi Gubernur incumbent dan Pemprov agar segera dapat mereposisi sikap dan kebijakan sesuai tugas dan fungsi secara profesional," katanya.
Menurutnya, penyampaian pesan-pesan spiritual kepada warga DKI Jakarta, sepatutnya diberikan oleh para tokoh alim ulama, bukan disampaikan secara langsung oleh Kepala Daerah, sehingga menjadi absurd dan sulit untuk dilepaskan dari kepentingan kampanye menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012.
Kekuasaan yang tersedia berpotensi untuk diselewengkan dan kekuasaan yang mutlak dimiliki seorang pemimpin adalah sangat tentu mudah disalahgunakan.
Pilkada DKI Jakarta akan digelar tahun depan, yang artinya bahwa ajang pemilihan orang nomor satu di Provinsi DKI Jakarta sangat penting untuk diantisipasi dengan segala persiapan yang matang oleh Gubernur yang memimpin Ibukota kini di akhir periode kepemimpinannya. Tujuan utamanya adalah jelas untuk melanggengkan kekuasaan.
Dari data dan fakta di lapangan yang telah dihimpun oleh Kami Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) atau Pemantau Birokrasi dan Pelayanan Publik Indonesia yang merupakan wahana aktualisasi para pegiat sosial yang sangat peduli terhadap kesejahteraan publik luas Jakarta sebagai berikut;
"Tempat-tempat yang sesuai ketentuan tidak diperbolehkan untuk dipasang spanduk atau reklame yang bermuatan politis, namun tidak diindahkan, seperti Sekolah, Rumah Peribadatan dan atau Musholla serta Masjid," katanya.
Bahkan sebagian spanduk juga diduga berisi pesan dengan berlambang gambar Pemprov DKI Jakarta, namun diduga sarat muatan ajang kampanye pribadi Foke.(D011/M011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
