kolaborasi adalah keniscayaanPurwokerto (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menjalin kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Rektor UMP Dr Jebul Suroso dan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono di Purwokerto, Senin.
Saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman, Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan kerja sama tersebut merupakan suatu kebutuhan karena saat sekarang tidak ada satu pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri.
"Jadi kolaborasi adalah keniscayaan. Kalau nilai-nilai kita memiliki kegotongroyongan, memang bekerja harus bergotong royong. Tentu tadi sudah disampaikan bahwa kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada pendidikan, ada penelitian, termasuk juga pengabdian masyarakat, saya kira ketiga-tiganya bagus semua," katanya.
Ia mengatakan kerja sama tersebut langsung ditindaklanjuti dengan diskusi tentang Pokok-Pokok Haluan Negara yang dilaksanakan usai penandatanganan nota kesepahaman.
Baca juga: Universitas Muhammadiyah Purwokerto segera laksanakan PTM
Baca juga: Empat mahasiswa internasional ikuti wisuda di UMP Banyumas
Menurut dia, diskusi terbatas itu terkait dengan isu-isu strategis negara, bangsa, termasuk masyarakat karena Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan arah kebijakan negara yang bersifat strategis dan pada tataran yang sangat hulu.
"Oleh karena itulah, peran, kontribusi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto saya kira cukup signifikan, strategis, karena bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana melakukan penataan sistem tata negara kita ke depan," katanya.
Ia mengatakan hal itu tentunya akan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan untuk kepentingan membangun masyarakat, membangun bangsa, dan membangun negara.
"Tentu menyinergikan antara UMP dan MPR RI sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan MPR RI memiliki tugas melakukan internalisasi terhadap Ideologi dan Dasar Negara Indonesia, menyosialisasikan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, komitmen terhadap NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Menurut dia, dunia pendidikan dituntut pula untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan teknologi informatika dalam rangka daya saing, juga memiliki karakter bangsa.
"Tentu ini dekat sekali relasinya, bagaimana mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan ini, tapi juga yang berkarakter. Saya mengatakan hatinya tetap Indonesia," katanya menegaskan.
Baca juga: UMP-KLHK canangkan perencanaan kawasan terpadu di Sambirata Banyumas
Menurut dia, diskusi terbatas itu terkait dengan isu-isu strategis negara, bangsa, termasuk masyarakat karena Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan arah kebijakan negara yang bersifat strategis dan pada tataran yang sangat hulu.
"Oleh karena itulah, peran, kontribusi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto saya kira cukup signifikan, strategis, karena bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana melakukan penataan sistem tata negara kita ke depan," katanya.
Ia mengatakan hal itu tentunya akan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan untuk kepentingan membangun masyarakat, membangun bangsa, dan membangun negara.
"Tentu menyinergikan antara UMP dan MPR RI sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan MPR RI memiliki tugas melakukan internalisasi terhadap Ideologi dan Dasar Negara Indonesia, menyosialisasikan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, komitmen terhadap NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Menurut dia, dunia pendidikan dituntut pula untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan teknologi informatika dalam rangka daya saing, juga memiliki karakter bangsa.
"Tentu ini dekat sekali relasinya, bagaimana mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan ini, tapi juga yang berkarakter. Saya mengatakan hatinya tetap Indonesia," katanya menegaskan.
Baca juga: UMP-KLHK canangkan perencanaan kawasan terpadu di Sambirata Banyumas
Baca juga: UMP terjunkan mahasiswa sebagai sukarelawan COVID-19 di Banyumas
Sementara itu, Rektor UMP Dr Jebul Suroso mengakui agenda kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin (7/3) bukan hanya penandatanganan nota kesepahaman, tetapi sudah langsung implementasi kerja sama.
"Tidak semua perguruan tinggi diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran terkait dengan haluan negara. Hari ini (7/3) teman-teman UMP diberi kepercayaan untuk menyampaikan pikirannya terkait dengan konsepsi pokok-pokok haluan negara," katanya.
Menurut dia, hal itu merupakan suatu keistimewaan, sehingga tagline "UMP Untuk Indonesia" diharapkan benar-benar terlaksana.
Lebih lanjut, Rektor mengatakan MPR RI sebagai lembaga tinggi negara tentu membutuhkan banyak pemikiran dari berbagai pihak termasuk akademisi.
"Membuat regulasi dan kebijakan saya kira ini bisa dikerjasamakan. Lebih dari ini, kami di semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat penting memfasilitasi mahasiswa kami yang terkait untuk mendapatkan paparan informasi itu," katanya.
Bahkan, kata dia, dosen UMP juga bisa melakukan kajian dan penelitian di MPR RI.
Ia mengharapkan UMP bisa mendapatkan banyak manfaat melalui kerja sama dengan MPR RI tersebut.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga ingin memberi masukan terkait dengan masalah dalam bidang pendidikan.
Baca juga: Menko PMK dorong UMP dirikan pusat rehabilitasi narkoba bagi anak-anak
Sementara itu, Rektor UMP Dr Jebul Suroso mengakui agenda kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin (7/3) bukan hanya penandatanganan nota kesepahaman, tetapi sudah langsung implementasi kerja sama.
"Tidak semua perguruan tinggi diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran terkait dengan haluan negara. Hari ini (7/3) teman-teman UMP diberi kepercayaan untuk menyampaikan pikirannya terkait dengan konsepsi pokok-pokok haluan negara," katanya.
Menurut dia, hal itu merupakan suatu keistimewaan, sehingga tagline "UMP Untuk Indonesia" diharapkan benar-benar terlaksana.
Lebih lanjut, Rektor mengatakan MPR RI sebagai lembaga tinggi negara tentu membutuhkan banyak pemikiran dari berbagai pihak termasuk akademisi.
"Membuat regulasi dan kebijakan saya kira ini bisa dikerjasamakan. Lebih dari ini, kami di semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat penting memfasilitasi mahasiswa kami yang terkait untuk mendapatkan paparan informasi itu," katanya.
Bahkan, kata dia, dosen UMP juga bisa melakukan kajian dan penelitian di MPR RI.
Ia mengharapkan UMP bisa mendapatkan banyak manfaat melalui kerja sama dengan MPR RI tersebut.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga ingin memberi masukan terkait dengan masalah dalam bidang pendidikan.
Baca juga: Menko PMK dorong UMP dirikan pusat rehabilitasi narkoba bagi anak-anak
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
