"Dibutuhkan kepemimpinan negara untuk menjalankan ketentuan hukum dengan tegas dan adil, serta memberikan keteladanan agar menjadi contoh supaya semua elemen bangsa taat pada hukum dan aturan yang telah disepakati," katanya di Padang, Selasa, pada 60 tahun Fakultas Hukum Universitas, Padang.
Jika para pemimpin partai politik di pusat menguras kekayaan negara, demikian Jusuf, maka hal serupa juga akan dilakukan anggota kekuasaan di daerah.
Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia selama era reformasi belum mampu melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Ia menyebutkan dalam 10 tahun terakhir ada tiga jenis kejahatan yang sangat dominan dalam penegakan hukum yaitu kejahatan korupsi, terorisme dan segala bentuk kekerasan lainnya serta kejahatan narkoba.(*)
KR-IWY/K005
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
