Tapi kenapa tidak ada yang menjatuhkan sanksi untuk junta militer MyanmarJakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diminta menghadapi krisis Myanmar seperti Uni Eropa (EU) menghadapi krisis di Ukraina pascainvasi Rusia.
“Bagaimana respons ASEAN terhadap krisis Myanmar, kita harus berkaca. Mari lupakan sejenak respons ASEAN untuk Ukraina, bagaimana respons ASEAN terhadap krisis di Myanmar. Kita harus belajar dari Uni Eropa, responsnya sangat baik untuk Ukraina,” kata Menteri Kerja Sama Internasional pemerintah bayangan Myanmar (NUG) Dr. Sasa dalam diskusi daring yang bertajuk “Speaking-Up: ASEAN Reactions to the Ukraine Crisis” di Jakarta, Selasa malam.
Dia menyebutkan sebanyak 1,2 juta warga Ukraina sudah mengungsi ke negara-negara tetangga hanya dalam beberapa hari, sementara ada banyak jutaan pengungsi juga di Myanmar akibat krisis yang disebabkan militer di Myanmar selama bertahun-tahun.
“Hingga saat ini, banyak dari mereka tidak diakui sebagai pengungsi karena tetangga kami tidak mengakuinya. Masyarakat internasional pun tidak dapat memberikan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.
Baca juga: Myanmar akan diwakili tokoh non-politik dalam pertemuan ASEAN
Karena itu, menurut dia, ASEAN harus belajar dari EU dalam menghadapi krisis yang serupa dan tindakan masyarakat internasional yang sangat terkoordinasi dengan baik untuk Ukraina yang konfliknya baru berlangsung 12 hari.
“Sanksi internasional untuk Federasi Rusia sangat terkoordinasi dan keras, bahkan Singapura juga menjatuhkan sanksi. Tapi kenapa tidak ada yang menjatuhkan sanksi untuk junta militer Myanmar,” katanya.
Sasa menyebutkan ada sekitar 2.000 warga yang tewas Februari tahun lalu di bawah junta militer Myanmar dan sebanyak 25.000 warga Rohingya yang kehilangan nyawanya.
“Saatnya ASEAN untuk mengambil kepemimpinannya dalam menegakkan keadilan dan respons yang jelas. Ini tentang tirani versus kebebasan, demokrasi versus kediktatoran,” ujarnya.
ASEAN telah merumuskan Konsensus Lima Poin yang disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021, namun belum sepenuhnya diimplementasikan oleh junta militer Myanmar.
Baca juga: RI sayangkan minim kemajuan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar
ASEAN, dalam pernyataannya, menegaskan kembali komitmen dan kesiapan mereka untuk membantu Myanmar sesuai kehendak rakyat Myanmar berdasarkan Konsensus Lima Poin dan Piagam ASEAN.
ASEAN juga meminta semua pihak untuk segera mengembalikan situasi ke kondisi normal dan mencegah penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Myanmar.
Perdamaian dan rekonsiliasi nasional hanya dapat dicapai melalui solusi politik inklusif dengan melibatkan semua pihak terkait, kata ASEAN.
ASEAN menyambut baik dukungan berkelanjutan dari mitra eksternal terkait implementasi Konsensus Lima Poin.
Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina dapat pengaruhi Konsensus Lima Poin
Baca juga: Jokowi: Solusi adil bagi rakyat Myanmar tak bisa ditunda lagi
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
