Dalam pernyataan persnya di Kuala Lumpur, Kamis, Mahathir mengatakan setiap lima tahun sekali diselenggarakan Pemilihan Umum (GE) dan rakyat memilih pemerintahan menurut sistem demokrasi.
"Pada 12 Maret, rakyat Johor akan memiliki kesempatan untuk memulihkan demokrasi. Tetapi jika mantan pemerintah 'pintu belakang' yang juga anggota korupsi terpilih kali ini, akan sia-sia untuk mengadakan pemilihan," kata dia merujuk pada mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan kelompoknya.
Menurut Ketua Partai Pejuang Tanah Air itu, pada 9 Mei 2018 lalu rakyat pernah memilih pemerintah namun menolak partai Barisan Nasional (BN) untuk pertama kalinya dan memilih partai Pakatan Harapan (PH) sebagai pemerintah Malaysia.
"Sayangnya, sekutu PH, yaitu Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan bagian dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), berencana untuk mengkhianati rakyat dan menggulingkan pemerintah pilihan mereka. Pemerintah 'pintu belakang' telah diproduksi," katanya.
Baca juga: Mahathir kesal orang Melayu masih tertinggal
Sejak saat itu, ujar dia, politik negara menjadi tidak stabil karena pemerintah dapat dengan mudah digulingkan tanpa pemilihan.
"Hanya dengan lompatan beberapa wakil terpilih ke partai yang kalah, partai yang ditolak rakyat bisa menjadi pemerintah," katanya.
Dia mengatakan pemerintah "pintu belakang" ini mudah digulingkan dan mereka ketakutan.
"Kita melihat bagaimana pemerintah 'pintu belakang' ini digulingkan melalui pintu belakang juga oleh orang yang sama," katanya.
Mahathir mengatakan kesempatan pemilihan harus digunakan untuk mengubah pemerintahan dari yang gagal dan korup menjadi partai yang bersih dan efisien, yang sebelumnya melibatkan para pemimpin yang memberi Malaysia julukan 'macan Asia'.
Baca juga: Mahathir: Najib Razak tak merasa malu, ingin kembali berkuasa
Baca juga: Mahathir minta pemilih di Johor memberi pilihan terbaik
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
