Sepekan sebelumnya, Petugas Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP di Surabaya berkoordinasi dengan Pengawas Bea dan Cukai Pos Pelabuhan Branta Pamekasan-Madura mengecek dokumen izin impor, dan pengamatan kondisi fisik garam yang diimpor PT. Budiono Madura Bangun Persada. Garam impor tersebut telah dilengkapi dokumen resmi, namun hasil pengamatan kondisi warna fisik dan kemasan garam, diduga untuk kepentingan konsumsi bukan industri sesuai dalam dokumen. Hasil peninjauan langsung menunjukkan bahwa garam yang diimpor tidak sesuai peruntukannya. "Garam impor yang ditemukan hari ini harus disegel karena merugikan petambak garam yang sedang melakukan panen raya. Petambak garam yang seharusnya menikmati usahanya di panen raya ini dirusak dengan masuknya garam impor", ini menyakitkan petambak garam geram Fadel berapi-api.
Hasil peninjauan memastikan bahwa garam yang diimpor dengan kapal MV. EKRAM M di Madura merupakan garam untuk konsumsi, bukan untuk industri sebagaimana yang telah diizinkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar melakukan pengawasan terhadap impor garam bekerjasama instansi terkait semata-mata untuk melindungi kesejahteraan petambak garam. "Garam impor yang prosesnya tidak sesuai kebijakan Pemerintah akan di re-ekspor atau dimusnahkan", tegas Fadel.
Laporan kantor wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Timur menyebut bahwa garam impor hingga saat ini yang masuk melalui dua pelabuhan di Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Kalianget dan Tanjung Priok tercatat sebanyak 1,07 juta ton. Garam impor tersebut diimpor oleh 11 perusahaan, yaitu: PT. Sumatraco Langgeng Makmur, PT. Sumatraco Langgeng Abadi, PT. Garindo Sejahtera Abadi, PT.Pagarin Anugerah Sejahtera, PT. Garam, PT. Elitstar Prima Jaya, PT. Budiono Madura Bangun Persada, PT. Susanti Megah, PT. Mitratani Dua Tujuh, PT. Otsuka Indonesia, dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia.
Program Swasembada Garam Nasional pada tahun 2014 sendiri telah dicanangkan KKP tahun ini. Sebagai tahap awal, KKP akan melakukan penurunan impor garam secara bertahap, yaitu dari 2,187 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,022 juta ton pada tahun 2011. Penurunan impor garam secara bertahap dilakukan sebagai upaya KKP untuk merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2014. Garam yang diimpor ke Indonesia hingga tahun 2009 utamanya berasal Australia (1,39 juta ton), diikuti India (257,9 ribu ton),China (51 ribu ton), Selandia Baru (1.118 ton) dan negara lainnya (35,759 ribu ton).
Untuk merealisasikan target swasembada garam nasional pada tahun 2014, KKP melaksanakan tiga strategi. Pertama, intensifikasi yang dilakukan melalui rehabilitasi prasarana (sewa tambak, pembuatan/perbaikan saluran tambak,pembuatan/perbaikan tanggul, pembuatan/perbaikan gudang, pemadatan tanah dan meja jemur) dan sarana (pompa, kincir angin, gerobak sorong, timbangan, bahan aditif dan peralatan tambak lainnya) usaha garam rakyat. Kedua, revitalisasi yang dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha garam rakyat. Ketiga, inovasi teknologi melalui penggunaan bahan aditif.
Saat ini, KKP telah menetapkan 9 kabupaten/kota sebagai sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk merealisasikan target tersebut, yaitu: Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo. Selain itu, KKP juga telah menerapkan 31 kabupaten/kota penyangga pelaksanaan pengembangan usaha garam rakyat.
Berdasarkan hasil kesepakatan empat kementerian awal September lalu, secara keseluruhan 40 kabupaten/kota tersebut memiliki lahan total seluas 19.822 Ha dengan luas lahan untuk pemanfaatan PUGAR pada tahun 2011 seluas 9.116,57 Ha. Produksi garam yang ditargetkan adalah seluas 1,561 juta ton dan produksi garam tahun 2011 ditargetkan adalah sebesar 667,238 ribu ton. Hingga awal September 2011, produksi sudah tercatat sebesar 308,355 ribu ton dan telah terserap pasar sebanyak 133,457 ribu ton dan stok garam saat ini adalah 174,898 ton. Adanya panen raya saat ini memberikan keyakinan bahwa pencapaian produksi garam tahun ini akan mencapai sesuai target yang telah ditentukan.
Pelaksanaan PUGAR tahun 2011 dengan anggaran Rp 90 miliar memiliki 4 (empat) komponen, yaitu penyusunan perencanaan secara partisipatif di tingkat desa, penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), peningkatan kapasitas petambak garam rakyat, dan fasilitasi kemitraan usaha garam rakyat.
Dalam peninjauan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi anggota Komisi IV DPR RI; Dirjen Bea Cukai; Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP); Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K), dan Direktur PN Garam.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr.Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0811836967)
DATA DUKUNG:
1. Ketentuan impor garam telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 20/m-DAG/PER/9/2005 Tentang Ketentuan Impor Garam, khususnya Pasal 3 ayat 2 yang menyebut bahwa garam untuk konsumsi (garam iodisasi) dilarang diimpor pada masa satu bulan sebelum panen raya dan dua bulan setelah panen raya, atau mulai bulan Juli hingga akhir Desember 2011.
2. Pelaksanaan PUGAR di Propinsi Jawa Timur di laksanakan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Tuban, Lamongan, Pasuruan, Gresik,Probolinggo, Kota Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Kota Pasuruan,danBangkalan dengan total BLM sebesar Rp. 29,05 miliar.
3. Dari 11 kabupaten/kota penerima PUGAR di Propinsi Jawa Timur, terdapat 4 (empat) sentra garam rakyat, yaitu Kabupaten Tuban, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
4. Pelaksanaan PUGAR di Propinsi Jawa Timur hingga 12 September 2011 telah dilaksanakan di 31 kecamatan pada 90 desa dengan jumlah Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) sebanyak 594 kelompok yang terdiri dari 5.723 petambak garam rakyat.
5. Total BLM Kabupaten Pamekasan adalah sebesar Rp. 5,6 miliar untuk 3 kecamatan dengan 13 desa. Jumlah Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) sebanyak 118 yang terdiri dari 1.108 petambak garam rakyat. Adapun jumlah BLM per kecamatan adalah sebagai berikut : (1) Kecamatan Galis sebesar Rp.2.832.700.000 dengan jumlah penerima sebanyak 63 kelompok yang terdiri dari 580 petambak garam rakyat; (2) Kecamatan Pademawu sebesar Rp.2.693.900.000dengan jumlah penerima sebanyak 58 kelompok yang terdiri dari 540 petambak garam rakyat; dan (3) Kecamatan Tlanakan sebesar Rp. 73.400.000 dengan jumlah penerima sebanyak 2 kelompok yang terdiri dari 15 petambak garam rakyat.
6. Importasi garam di wilayah kerja Kanwil DJBC Jatim I masuk melalui dua pintu masuk, yaitu: pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya dan Pelabuhan Kalianget-Madura.
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
