"Kemenhub selain itu juga melakukan penyiraman selama kegiatan bongkar batubara dan menanam pepohonan di lokasi untuk dapat menangkap debu batubara serta menutup tumpukan batubara," kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP Marunda Capt. Isa Amsyari dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia memastikan bahwa beberapa langkah tersebut sudah dan akan terus dilakukan.
Di saat yang sama KSOP Marunda juga sudah bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penilaian/audit/evaluasi terhadap terminal yang dipergunakan untuk kegiatan bongkar batubara.
"Agar nantinya diperoleh hasil audit mengenai kelayakan atau dampak yang ditimbulkan, apakah masih di bawah ambang atau tidak," ungkapnya.
Dikatakan, nantinya hasil penilaian akan menjadi rujukan untuk langkah berikutnya sebagai langkah antisipasi jangka panjang dan kegiatan bongkar batubara sudah sesuai SOP dan sudah memberikan data terbaru mengenai penanganan debu batubara.
"Untuk pernyataan bahwa udara telah tercemar, harus didukung dengan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang," ujarnya.
Namun, dia menegaskan jika terbukti ada pelanggaran dan pencemaran lingkungan pihaknya akan menindak tegas perusahaan-perusahaan tersebut.
"Langkah kongkritnya adalah menekankan kepada para pengusaha yang melakukan kegiatan di pelabuhan Marunda agar melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera di dokumen Amdal, seperti menyiram saat bongkar batubara, memasang jaring serta menutup tumpukan batu bara dan saat ini pihak terminal KCN sudah menanam sejumlah pohon," katanya.
Baca juga: Kepala KSOP Marunda tegaskan udara tercemar bukan dari pelabuhan
Baca juga: KSOP: Pelabuhan Marunda lampaui target PNBP 2021 sekitar 121 persen
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
