Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA News/AFP) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin mulai membahas permintaan Palestina akan keanggotaan penuh di badan dunia itu, meskipun pemungutan suara atas upaya bersejarah itu diperkirakan beberapa pekan mendatang.

Amerika Serikat mengancam memveto langkah itu, dengan bersikeras bahwa hanya pembicaraan langsung Palestina-Israel dapat mendirikan negara Palestina.

Empat sekawan penengah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Eropa Bersatu, dan Rusia, mendesak kedua pihak segera kembali ke meja perundingan.

Pada Jumat, keempatnya menawarkan tandingan dari permintaan Palestina itu, dengan menyeru pembicaraan perdamaian kembali dimulai dalam sebulan dengan kedua pihak bertekad mewujudkan kesepakatan akhir pada tahun ini.

Duta Timur Tengah dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa saat tepat akan memberi setiap orang kesempatan menguji ketulusan para pihak itu.

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, yang menikmati gelombang dukungan rakyat di Tepi Barat, yang tak terlihat sejak mendiang Yasser Arafat, mengesampingkan pembicaraan kembali tanpa penghentian mutlak pembangunan permukiman Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada acara jaringan televisi NBC "Jumpa Pers" pada Minggu mengatakan kepada Abbas, "Jika Anda ingin mendapatkan perdamaian, singkirkan semua syarat."

Palestina, yang mundur dari pembicaraan langsung pada September 2010 setelah penghentian pemukiman dicabut, menyatakan Israel sudah mencaplok Yerusalem dan mencuri tanah selama 20 tahun belakangan.

"Kami berunding dengan hasil bahwa alur tidak berhubungan dengan kenyataan. Itu masalahnya," kata perunding utama Palestina Hanan Ashrawi kepada acara jaringan televisi ABC "Pekan Ini".

"Jadi, jika Anda berunding dan memberi waktu Israel membuat kenyataan sepihak, membangun lebih banyak permukiman, mencuri lebih banyak tanah, itu membahayakan keseluruhan, bukan hanya alur perdamaian, tapi peluang perdamaian," katanya tegas.

Sejak menduduki Tepi Barat pada 1967, Israel telah membangun 130 permukiman di seluruh wilayah itu, yang berpenguni lebih dari 300.000 orang.

Sejumlah 200.000 warga lain Israel tinggal di lingkungan permukiman Yerusalem timur.

Angka kementerian dalam negeri menunjukkan sebagian besar pemukim Tepi Barat tinggal di delapan permukiman besar, yang Israel ingin kuasai dalam setiap kesepakatan perdamaian akhir dengan Palestina.

Israel menganggap kedua sisi Yerusalem adalah ibukota "abadi, tak terpisahkan" dan tidak melihat pembangunan di timur itu kegiatan pemukiman.

Tapi, rakyat Palestina yakin Yerusalem timur harus menjadi ibukota negara masa depan mereka dan menentang keras perluasan kendali Israel atas wilayah itu.

Abbas membuat sejarah dalam perjuangan panjang rakyatnya membentuk negara saat pada Jumat secara resmi minta Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima Palestina sebagai negara anggota penuh, menyerahkan pendaftaran resmi kepada sekretaris badan dunia itu, Ban Ki-moon.

Ia kembali ke Ramallah pada Minggu, langsung ke gugus kepresidenan Muqataa, menerima sambutan selamat datang kepahlawanan dari kerumunan warga, yang bertepuk tangan dengan semangat, melambaikan bendera Palestina dan bendera kuning partai Fatah-nya.

Abbas mengatakan kepada mereka bahwa ia menyampaikan mimpi mereka akan kenegaraan kepada masyarakat dunia dengan pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penyerahan resmi permintaan keanggotaan itu.

"Kami pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa membawa harapan, impian, hasrat, penderitaan, pandangan dan kebutuhan kalian akan negara Palestina merdeka," katanya.

"Saya tidak ragu bahwa seluruh dunia bebas dari satu ujung ke ujung lain menerima dengan hormat pemberitahuan kami kepada mereka tentang kalian dan impian kalian," katanya.

Untuk lolos, Palestina memerlukan dukungan sembilan dari ke-15 anggota Dewan Keamanan.

Enam sudah menyatakan mendukung upaya mereka, tujuh belum mengungkapkan keputusan, sementara Kolombia menyatakan akan Abstain dan Amerika Serikat mengancam memveto.

Pembahasan Dewan Keamanan dijadwalkan dimulai di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada pukul 15.00 (02.00 Selasa WIB), tapi diplomat menyatakan pemungutan suara dilakukan dapat perpekan, bahkan berbulan, kemudian.

(Uu.B002/S008)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011