... melanjutkan tugas saya dan mendedikasikan tiga tahun terakhir dari masa jabatan saya sebagai Presiden untuk mencapai hasil-hasil yang akan mempertahankan serta melestarikan lingkungan dan hutan Indonesia...
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Yudhoyono punya janji yang dinyatakan terbuka. Janjinya adalah mendedikasikan masa jabatan terakhirnya ini selama tiga tahun untuk menjamin kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.

Janji tersebut disampaikan pensiunan jenderal TNI-AD itu dalam pidato kuncinya pada Konferesi Hutan Indonesia bertema "Masa Depan Alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan, hutan, bahan bakar, dan REDD+" di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa. CIFOR bersama pemerintah Indonesia dan Norwegia menggagas konferensi itu.

"Saya akan melanjutkan tugas saya dan mendedikasikan tiga tahun terakhir dari masa jabatan saya sebagai Presiden untuk mencapai hasil-hasil yang akan mempertahankan serta melestarikan lingkungan dan hutan Indonesia," katanya dalam pidato berbahasa Inggris.

Tidak kurang Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Erik Solheim, dan Menteri Lingkungan Hidup Inggris, Jim Paice, mendengar ucapan pidato kunci SBY itu. Yudhoyono menyebutkan beberapa kebijakan telah diambil pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa mengabaikan kelestarian hutan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Untuk mencapai target penurusan emisi gas rumah kaca pada angka 26 persen pada 2020, Yudhoyono mengatakan, pemerintahan yang dipimpinnya telah menetapkan beberapa kebijakan.

Di antaranya menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Norwegia pada 2010 untuk memangkas emisi rumah kaca melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Di mata internasional, langkah Indonesia itu diapresiasi walau juga bernuansa ambisius.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan moratorium selama dua tahun untuk penerbitan ijin baru eskploitasi hutan primer.

"Sekitar dua minggu lalu, saya telah menandatangani keputusan yang memuat lebih dari 70 program lingkungan yang didanai sendiri oleh pemerintah. Ini menunjukkan komitmen kami untuk mengurangi emisi rumah kaca sebanyak 26 persen pada 2020," ujar Yudhoyono.

Pemerintah, lanjut dia, juga meninjau dan merevisi praktik penggunaan lahan sehingga kesempatan untuk mengembangkan sektor baru dalam pembangunan ekonomi tidak bertentangan dengan kebijakan pelestarian hutan dan pengurangan emisi gas karbon.

Pemerintah, menurut dia, juga telah mengeluarkan keputusan untuk membentuk gugus tugas lembaga REDD seperti yang tertuang dalam kesepakatan kerja sama dengan pemerintah Norwegia. Salah satu hal krusial dalam REDD itu adalah mekanisme pengukuran, identifikasi, dan distribusi dana kepada pihak-pihak yang seharusnya menerima.

Selain itu, pemerintah juga telah memiliki kebijakan nasional tentang REDD+ yang mencakup pembentukan institusi REDD+, pembentukan mekanisme pendanaan, serta pengawasan pelaksanaannya.

"Sekarang ini telah ada lebih dari 40 proyek percontohan REDD yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini membuat Indonesia menjadi perintis dalam cara yang kreatif untuk mengatasi perubahan iklim," kata Presiden.

Industri padat lahan sering disebut menjadi penyumbang besar emisi karbon sejalan pemakaian lahan hutan. Dalam pidato itu, Yudhoyono juga memastikan pemerintah senantiasa mengajak dunia usaha, terutama dari sektor minyak sawit, kertas, dan pertambangan, untuk bermitra menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus keberlangsungan industri mereka.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana bagi usaha kecil dan menengah bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bagi warga lokal. (D013)

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011