"Kantong-kantong kekerdilan (tengkes) dan kemiskinan ekstrem ini banyak berada di wilayah umat kita yang mayoritas penduduknya Muslim. Mereka terhimpit dengan kemiskinan dan menderita tengkes untuk anak-anaknya. Umat dan bangsa ini memerlukan partisipasi masyarakat, termasuk persaudaraan haji Indonesia," ujar Muhadjir dalam Harlah ke-32 IPHI di Jakarta, Selasa.
Muhadjir mengatakan pemerintah telah meluncurkan Peraturan Presiden 105/2021 tentang Percepatan Penanganan Daerah Tertinggal yang di dalamnya memuat pengentasan kekerdilan.
Baca juga: Kemenkes tambah dua jenis vaksin pada anak guna atasi kekerdilan
Baca juga: BKKBN: Cegah kekerdilan dengan memanfaatkan sumber daya lokal
Pemerintah menargetkan penurunan angka kekerdilan menjadi 14 persen dan kemiskinan ekstrem bisa ditekan serendah-rendahnya pada 2024. Angka kemiskinan ekstrem kini berada di angka 4 persen dari 9,2 persen kumulatif kemiskinan.
"Saya kira masalah kemiskinan, masalah kekerdilan, dan juga masalah ketertinggalan ini akan menjadi persoalan yang sangat fundamental dalam upaya kita untuk menuju Indonesia yang membawa kemajuan," kata dia.
Muhadjir menyebut bahwa indikator kemabruran seseorang setelah berhaji, bukan dilihat dari seberapa sering pergi ke Tanah Suci. Tetapi, lewat kontribusi nyata dalam membantu sesama, utamanya mereka yang membutuhkan.
Oleh karena itu, ia mengajak alumni serta calon jamaah haji untuk bergerak bersama menangani masalah-masalah sosial di masyarakat, seperti yang dicontohkan pendahulu saat prakemerdekaan. Orang yang telah berhaji memiliki pemikiran progresif yang kemudian menjadi simpul-simpul perlawanan untuk mencapai kata merdeka.
"Menurut saya, salah satu ciri kemabruran seorang haji adalah sampai seberapa besar dia memiliki kepedulian kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan ini. Saya yakin sebagian atau semua anggota IPHI ini telah melakukan apa yang tadi saya sampaikan," kata dia.
Baca juga: Menko PMK dorong daerah turunkan angka kekerdilan sesuai target
Baca juga: BKKBN: Lahirnya anak dalam keadaan kerdil ditentukan dari dua generasi
Sebelumnya, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa upaya pengentasan daerah tertinggal harus sejalan dengan upaya pencegahan kekerdilan dan penanggulangan kemiskinan.
Ia mengimbau kepada pemerintah, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah agar melihat permasalahan daerah tertinggal secara utuh, yang kemudian dikoordinasikan dan disinkronisasi lintas sektor.
Menurutnya, pengentasan daerah tertinggal bukan semata persoalan anggaran, tetapi juga masalah kelangkaan sumber daya, termasuk kualitas perangkat desa yang masih kurang serta kondisi spasial wilayah terutama yang masih terisolasi.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
