Agus di Jakarta, Rabu, menegaskan, dalam pidatonya Presiden SBY sama sekali tidak menyebutkan industri yang menyebabkan tingginya emisi gas karbon dunia.
"Presiden tidak pernah mengatakan itu. Isi lengkap pidato Pak SBY sifatnya juga terbuka, tersedia di situs resmi pemerintah. Perlu diketahui juga, pemerintah tidak pernah memusuhi pengusaha," katanya.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi kecaman Asosiasi Pulp dan Kertas (APKI) terhadap CIFOR karena dinilai mengaburkan isi pidato Presiden SBY dengan sisipan data lain seolah merupakan isi pidato Presiden yang dinilai memojokkan kalangan pengusaha sektor tersebut sekaligus mengadu domba pemerintah dengan APKI.
Namun, Agus menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada APKI, termasuk jika asosiasi itu berniat menempuh langkah hukum terhadap CIFOR.
"Kalau pun menggugat itu boleh-boleh saja. Tetapi pemerintah tidak menganjurkan atau menghalangi sikap seperti itu. Namun sekali lagi, pemerintah tidak pernah memusuhi pengusaha," katanya.
Secara terpisah pengamat hukum UI Teuku Nasrullah meminta pemerintah Indonesia menuntut perdata dan pidana CIFOR atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Menurut dia, pemerintah wajib menuntut CIFOR guna melindungi kredibilitas Indonesia di dunia internasional.
"Berita bohong atas nama Presiden SBY itu kan sangat berdampak luar biasa. Kalau tidak segera diselesaikan akan menimbulkan ketidakpercayaan dunia luar kepada kita," katanya.
Teuku menambahkan, pemerintah semestinya mewaspadai gerakan-gerakan asing yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
"Di internal Indonesia kita boleh beda pendapat, tetapi kepentingan bangsa ini jauh lebih penting. Pemerintah tidak boleh membiarkan berita bohong seperti itu berkembang liar," katanya.
Seperti diberitakan, Ketua Presidium APKI Muhammad Mansur mengecam CIFOR terkait artikel di blognya pada 27 September 2011, yang berjudul "Indonesia`s leader says he will dedicate final years of his presidency to protect rainforest" yang ditulis Daniel Cooney.
Di artikel yang banyak mengutip pernyataan Presiden SBY tersebut tampak kabur antara pernyataan yang dikutip dari Presiden dengan data lain yang disisipkan, sehingga seolah data lain tersebut juga merupakan kutipan dari pernyataan Presiden.
Misalnya di alinea kelima --alinea sebelum dan sesudahnya merupakan kutipan pernyataan Presiden-- terdapat kalimat "Indonesia kehilangan kira-kira 1,1 juta hektare (ha) hutannya setiap tahun. Sebagian besar disebabkan oleh penebangan yang tidak lestari yang meliputi konversi hutan menjadi perkebunan untuk kelapa sawit dan industri pulp dan kertas....".
Juga di alinea kedelapan ".. menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca tertinggi di dunia".
"Seolah-olah SBY mengucapkan itu. Ini sangat merugikan, dan bisa memojokkan asosiasi industri pulp dan kertas," kata Mansur.
(S024)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
