Opini, bahkan spekulasi, tentang pergeseran kewenangan penetapan logo halal dari MUI ke BPJPH terus bergaung.
Salah satunya unggahan di Twitter yang menyebut label halal diambil alih oleh Kemenag.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Karena label halalnya sudah diambil oleh Kemenag, maka saya sarankan MUI bikin label HARAM saja. Itupun klw laku.”
Namun, benarkah label halal diambil Kemenag dengan perubahan logo?
Penjelasan:
Mengacu laporan ANTARA, peluncuran label halal baru melalui BPJPH bukan berarti terjadi peralihan kewenangan penuh terkait kehalalan produk oleh lembaga di bawah Kemenag itu.
Pengajuan label halal tetap melibatkan tiga belah pihak yakni BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta MUI.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Kemenag Mastuki menegaskan label halal baru bukan pengambil-alihan tugas dan fungsi MUI dalam menentukan fatwa halal seperti yang dipahami masyarakat.
Ketua MUI bidang fatwa Asrorum Niam Sholeh menjelaskan, "MUI menjalankan tugas lembaga keagamaan dalam menetapkan hukum keagamaan yaitu penetapan kehalalan. Sedangkan negara melalui BPJPH bertugas mengurus administrasi keagamaan mulai dari pendaftaran sertifikasi hingga penerbitan sertifikat halalnya.”
Klaim: Penetapan logo halal diambil Kemenag
Rating: Misinformasi
Cek fakta: Disinformasi! Logo halal Kemenag berasal dari penutup kepala uskup
Baca juga: BPJPH jelaskan tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal
Baca juga: BPJPH: Akselerasi 10 juta sertifikasi halal dukung pemulihan ekonomi
Pewarta: Tim JACX
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2022
