“Sinergi ini saya kira sudah pas. Program yang dirancang Kementerian Pertanian dalam membangun Integrated Farming di wilayah Indonesia, nah sektor perikanan bisa masuk di sini dengan budi daya lele sistem bioflok," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Menteri Trenggono telah melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Kamis (31/3).
Integrated Farming sendiri merupakan model pertanian integrasi yang meliputi budi daya mina padi, kelapa genjah, jeruk, rumah hidroponik (sayuran), bebek, ikan nila dan budi daya lele sistem bioflok dalam satu kawasan berbasis korporasi. Peran KKP menyediakan alat untuk membangun budi daya sistem bioflok di wilayah Integrated Farming yang telah ditetapkan.
Baca juga: KKP akan benahi penangkapan ikan ilegal di dalam negeri
"Kita bisa langsung engage di mana wilayahnya, opsinya, bisa kita tetapkan di kampung yang kering. Kita siap selama tujuannya baik untuk rakyat, akan kita lakukan," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan.
Untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Trenggono mengungkapkan, KKP memiliki tiga program terobosan di bidang perikanan tangkap dan juga budi daya.
Hal tersebut, lanjutnya, meliputi penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan.
Kemudian pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Lalu pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga komoditas bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyatakan telah siap menjalankan kerja sama untuk mewujudkan ketahanan pangan bersama KKP. Melalui Integrated Farming, Syahrul yakin bahwa keberadaan lele bioflok dapat melengkapi kebutuhan pangan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini saatnya kita menjawab pertanyaan dan keresahan publik di sektor pangan. Kita hadapi bersama di lapangan untuk saling dukung, maka program ini akan jalan," ujar Mentan.
Baca juga: Penangkapan ikan terukur dikawal ketat dengan teknologi
Kerja sama antara KKP dan Kementan bertujuan untuk sinkronisasi program peningkatan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, melakukan pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang pangan dan gizi, meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi, mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah, melaksanakan karantina, jaminan mutu dan keamanan pangan serta melakukan pertukaran informasi.
Terkait ketahanan pangan, sebelumnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset untuk memperkuat ketahanan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai masukan dalam penyusunan rencana induk pembangunan IKN tersebut.
"BRIN mulai mempersiapkan tentang kajian-kajian ibu kota negara untuk penyusunan masterplan (rencana induk) ibu kota negara baru," kata Pelaksana Tugas Direktur Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Muhammad Abdul Kholiq dalam keterangan tertulis yang diakses ANTARA di laman resmi BRIN di Jakarta, Kamis (31/3).
Muhammad Abdul Kholiq mengatakan BRIN bertugas memberikan rekomendasi penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan nasional atau pendukung utama dalam kebijakan berbasis sains. Khusus untuk bidang pangan dan pertanian, BRIN berupaya untuk membangun ekonomi hijau melalui pertanian pintar dan ekonomi sirkular untuk sektor pangan dan pertanian.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
