Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Ihsan Yunus meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyikapi isu bagi-bagi kavling tanah di ibu kota negara (IKN).

"Isu ini sekarang sedang sensitif, dan Bapak pernah dimintai penjelasan," kata Ihsan dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia mempertanyakan apakah isu itu sengaja dibuat untuk mendegradasi cita-cita luhur pemerintah sekarang, dengan membuat legacy pemindahan ibu kota. Atau, memang ada kejadian seperti itu.

"Saya harap Pak Menteri untuk disikapi betul, karena bukan sekadar isu, tetapi sudah mulai ada indikasi," ucapnya.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN tepis isu harga tanah di IKN naik tinggi

Baca juga: Pengamat sebut daya dukung tanah aspek penting dalam pembangunan IKN

Baca juga: KSP: Pihak yang memiliki tanah di wilayah IKN dapat mengajukan klaim


Ihsan meyakini Menteri Sofyan mempunyai infrastruktur, informasi hingga akses data cukup luas untuk mengetahui jika memang ada indikasi seperti itu.

"Kalau, misalnya, Pak Menteri tidak tahu sama sekali, saya menjadi ragu," ujarnya.

Terkait hal itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan pihaknya telah mendengar isu bagi-bagi tanah tersebut. "Itu masih isu, kami belum mendapatkan data yang riil," katanya menegaskan.

Namun, dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala Bappenas, KPK dan Kepala Otorita IKN untuk melihat, dimana lokasi yang diduga ada bagi-bagi tanah tersebut.
Anggota Komisi II DPR M Rakyan Ihsan Yunus. (ANTARA/HO-dok.pribadi)

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022