Menurut Ketua Umum PII M Said Didu, terdapat lima langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kisruh produk impor yang melanda perekonomian bangsa.
"Pemerintah sebaiknya menetapkan struktur industri yang akan dikembangkan dan dilaksanakan secara konsisten," kata Said Didu, di Jakarta, Minggu.
Selain itu, tambah Said Didu, petani dan industri kecil dalam negeri sebaiknya jangan dikorbankan untuk menyanggah inflasi.
Menurut data Badan Pusat Statistik, angka impor pangan di Indonesia pada semester pertama 2011 cukup tinggi, yaitu 11,33 juta ton atau setara dengan nilai Rp45 triliun.
Angka tersebut didominasi oleh kedelai dengan nilai impor sebesar 1,7 juta ton atau setara dengan nilai Rp7,14 triliun, kemudian disusul bawang merah dan beras dengan nilai impor masing-masing 141,795 ton (senilai Rp5,7 triliun) dan 500 ribu ton (senilai Rp2,1 triliun).
Said Didu juga menambahkan bahwa pengkajian ulang mengenai perjanjian perdagangan bebas yang sudah ditandatangani perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi impor barang di kegiatan perekonomian Indonesia.
Perbaikan iklim investasi dan kesepakatan indikator kinerja bersama dari sejumlah kementerian terkait, seperti Kemendag, Kemenperind, dan Kemtan, juga dapat mendorong pasar lokal Indonesia mendominasi kegiatan perekonomian dibanding pasar asing, jelas Said Didu, Sabtu.
Sementara itu, koordinator Aliansi Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan bahwa keadaan pasar di Indonesia merupakan "tragic comedy" (komedi tragis) dari sebuah negara yang kaya akan bahan pangan.
Sumber daya alam yang ada di negara Indonesia sangatlah kaya dan dapat menjadi pemenang di pasar apabila dikelola dengan kebijakan pemerintah yang baik, kata Tejo.
(T.SDP-05/F001)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
