Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Sulteng dan tindak lanjut atas tuntutan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Palu yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam unjuk rasa yang berlangsung damai di depan Kantor DPRD Provinsi Sulteng, Senin siang.
"Dalam waktu dekat saya memerintahkan komisi terkait di DPRD Sulteng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait termasuk bersama pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengundang perwakilan Aliansi Mahasiswa se Kota Palu agar hadir dalam RDP," katanya.
Menurutnya cara itu penting agar kerja-kerja dewan yang dilakukan DPRD Sulteng dalam mengatasi persoalan yang dialami masyarakat di seluruh daerah dapat diketahui oleh masyarakat luas.
"Saya segera minta sekretariat DPRD Provinsi Sulteng untuk menjadwalkan RDP untuk mengatasi harga minyak goreng yang mahal dan langka serta BBM yang langka juga," ujarnya.
Selain itu, Nilam mendukung dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Hentikan dan tindak tegas oknum ataupun kelompok yang menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu. Saya selaku Ketua DPRD Sulteng menyetujui untuk dilanjutkan dan ditindaklanjuti untuk menjadi bahan perhatian pemerintah pusat,"ujarnya.
Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa sejak pukul 11.00 WITA hingga selesai pada pukul 13.30 WITA berjalan damai, tertib, aman dan kondusif.
Ratusan aparat yang mengawal jalannya unjuk rasa juga memberikan pengawalan yang baik dan ramah kepada para mahasiswa.
Sebelum menyampaikan pernyataan sikapnya, Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira menggelar dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat utama Kantor DPRD Sulteng untuk mendengar poin-poin tuntutan mereka.
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
