Padang (ANTARA News) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat mendesak reformasi total di tubuh institusi Polri sehubungan banyak oknum personil yang terlibat dalam kasus-kasus hukum.

"Prihatin dengan institusi Polri sekarang ini masih banyak oknum personil terlibat tindak pidana," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Vino Oktavia, di Padang, Selasa.

Berdasarkan data diperoleh di Pengadilan Negeri Padang terlibat kasus-kasus hukum diantaranya terlibat dalam kasus pembunuhan, pencurian dan penipuan, KDRT, serta Narkoba.

Menurutnya, reformasi total di tubuh Polri ini tidak hanya sekedar mengganti para personil yang diduga terlibat dalam kasus-kasus hukum.

"Namun harus melakukan reformasi sistem kinerja di lembaga penegak hukum tersebut," katanya.

Dia menambahkan, reformasi total di tubuh institusi kepolisian Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

Sulit dibayangkan institusi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum ini bisa berfungsi efektif jika masih kotor dan tidak dipercaya masyarakat.

"Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada titik terendah," kata Vino Oktavia.

Dia mengatakan, seharusnya Polri sebagai pengayom masyarakat dapat memberikan contoh yang baik, namun masih ada oknum personil polisi masih terlibat dalam kasus-kasus hukum,

Presiden agar mengambil langkah penertiban dan penegakan hukum agar tidak ada lagi oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana.

"Institusi ditubuh Polri harus segera lakukan koreksi total atas kesalahannya selama ini," kata Vino Oktavia.

Menurutnya, sangat bermanfaat bagi Polri sebagai sebuah institusi hukum yang merupakan pelayan publik, kerena nantinya apabila reformasi total di Polri akan telah dilakukan,

"Jika reformasi tersebut berjalan maka hal ini akan menjadikan Polri sebagai institusi hukum yang lebih baik lagi," katanya.

Dia menambahkan, selain itu, hal ini juga akan membuat kembalinya kepercayaan masyarakat yang belakangan ini mulai pudar terhadap Polri, pasca munculnya berbagai macam kasus hukum yang menimpa para elit Polri.

"Agar menjadi sebuah institusi hukum yang sempurna, Polri harus melakukan reformasi total di semua lini," katanya.(ANT)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011