Penjemputan pengungsi konflik Sampang ini menjadi bukti adanya penerimaan sosial masyarakat.Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang telah melakukan penjemputan pengungsi konflik Sampang.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Rumadi Ahmad mengatakan, penjemputan dan pemulangan mantan pengikut aliran Syiah tersebut, sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk penerimaan sosial masyarakat Sampang.
"Penjemputan pengungsi konflik Sampang ini menjadi bukti adanya penerimaan sosial masyarakat," kata Rumadi, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.
Sebelumnya, Bupati Sampang Slamet Djunaidi bersama pimpinan forkopimda setempat melakukan penjemputan dan pemulangan pengungsi korban konflik Sampang, yang sudah tinggal selama 10 tahun di Rusunawa Jemundo Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (29/4).
Penjemputan dilakukan terhadap 53 jiwa yang mencakup 14 kartu keluarga (KK).
Rumadi memastikan, penjemputan tahap pertama akan diikuti tahap-tahap berikutnya, dengan mempertimbangkan kesiapan semua aspek.
Pemerintah pusat maupun daerah, kata dia, akan terus bekerja untuk mengakhiri pengungsian yang disebabkan konflik keagamaan.
"Bukan hanya pengungsi akibat konflik Sampang, tapi juga di berbagai tempat yang lain," ujar Rumadi.
Ia menjelaskan, Kantor Staf Presiden sebelumnya juga ikut mengawal penyelesaian konflik Sampang yang terjadi pada 2012 lalu. Di antaranya, dengan memfasilitasi kementerian/lembaga bersama pemda dan tokoh agama, dalam percepatan penyelesaian konflik.
"Termasuk juga mengawal proses baiat pada 2020 lalu," kata Rumadi.
Baca juga: Bupati Sampang buka puasa dengan pengungsi korban konflik sosial
Baca juga: Pemimpin baru Jatim diminta HMI tuntaskan penanganan konflik Sampang
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022
