Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
1. Revisi APBN
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menyetujui wacana pemerintah untuk merombak atau merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 guna menambah anggaran subsidi energi.
Yusuf Rendy saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, mengatakan terdapat selisih harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang ditetapkan dalam asumsi makro 2022 yakni sebesar 63 dolar AS per barel dengan harga saat ini yang berkisar 100 dolar AS per barel.
Berita selengkapnya klik di sini
2. Kerja sama Pertamina-Chevron
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap kerja sama yang dijajaki oleh PT Pertamina (Persero) dan Chevron Corporation melalui anak usahanya Chevron New Ventures, membuat Indonesia menjadi salah satu pusat industri berbasis energi baru terbarukan.
"Saya meyakini tujuan kita untuk Indonesia sebagai salah satu pusat industri hilirisasi yang berbasis energi baru terbarukan dapat kita lakukan," katanya.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Cadangan devisa April
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa pada akhir April 2022 mencapai 135,7 miliar dolar AS atau sedikit menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 139,1 miliar dolar AS.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengungkapkan penurunan itu dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Perkembangan ekonomi syariah RI
Asisten Direktur Departemen Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Misha Nugraha Ramadhan menyebutkan ekonomi syariah di Indonesia kian menunjukkan pencapaian yang terus membaik dalam lima tahun terakhir di kancah global.
"Dari tahun 2017-2018 yang berada di posisi 10 atau 12, saat ini kita ada di posisi keempat," ujarnya.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Normalisasi kebijakan BI
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan exit strategy atau normalisasi kebijakan BI akan dilakukan pada saat yang tepat.
"Normalisasi kebijakan yang prematur akan sangat berisiko bagi pemulihan ekonomi dan sektor keuangan. Namun apabila terlalu lambat juga akan berdampak pada akselerasi risiko makro yang lebih cepat," katanya.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
