"Tiga titik krusial UN akan diambil pusat semuanya mulai dari pembuatan soal, pencetakan naskah soal, hingga distribusi," katanya ketika meninjau persiapan pergelaran wayang di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, UN saat ini sudah tidak menjadi perdebatan terkait perlu-tidaknya, karena perdebatan itu memang sudah selesai, dan Mahkamah Agung (MA) tidak pernah melarang adanya UN itu.
"Masalahnya sekarang terletak pada kualitas pelaksanaan yang harus lebih baik, karena itu tiga titik krusial pelaksanaan UN akan diambil pusat semuanya," katanya.
Ketiga titik itu ditentukan pusat, yang menurut dia, karena pembuatan naskah soal UN memang harus memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, sedangkan pencetakan naskah soal juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi pula.
"Untuk tahun 2012, kualitas percetakan akan ditingkatkan dengan adanya sistem sekuriti printing. Nantinya akan ada kode-kode pencetakan, sehingga bila ada kebocoran akan diketahui terjadi pada titik mana dan bila di percetakan pun akan terlacak percetakannya," katanya.
Ia mengatakan, tender percetakan soal UN pada tahun 2009 dan 2010 memang dilakukan di daerah dengan pemenang bisa saja dari luar daerah itu, sehingga kontrol naskah dari percetakan menjadi tidak mudah.
"Komposisi kelulusan juga tetap 40 persen untuk pihak sekolah dan 60 persen untuk pihak Kemdikbud. Yang jelas, kelulusan itu ditentukan empat komponen yakni ujian sekolah (40 persen), UN (60 persen), kelakuan baik atau jelek, dan program belajar yang ditempuh juga sudah selesai semuanya," katanya.
UN tingkat SD akan dimulai pada 16 April, UN SMA mulai 24 Mei dan UN SMP mulai 2 Juni. "Soal di tangan siswa juga akan dilakukan fermentasi, sehingga peserta akan bisa menerima tipe soal yang berbeda dalam setiap harinya. Tipe soal UN sendiri ada lima tipe," katanya.
Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga menjelaskan program gerakan rehabilitasi sekolah rusak yang dimulai 2011 dengan menggunakan anggaran APBN-P, bahkan untuk anggaran tahun 2012 mencapai Rp20,4 triliun.
"Tapi, kami harapkan 153.000 sekolah yang rusak berat, baik SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta, yang terdiri atas ratusan ribu ruang kelas akan selesai rehabilitasinya pada tahun 2012," katanya.
Setelah rehabilitasi sekolah rusak berat selesai akan dilanjutkan dengan rehabilitasi sekolah rusak sedang dan ringan yang diharapkan akan tuntas sebelum berakhirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.
"Rehabilitasi tidak akan dilakukan secara tender, tapi swakelola, karena uang akan ditransfer langsung ke sekolah, lalu sekolah diberi kewenangan untuk melakukan rehabilitasi secara swakelola. Pusat akan melakukan pendampingan teknis dan pendampingan administrasi/pelaporan," katanya.
Menurut dia, bila rehabilitasi itu dilakukan secara mandiri akan utuh, namun bila dilakukan kontraktor akan berkurang 25 hingga 30 persen karena untuk membayar pajak dan keuntungan kontraktor. "Itu berkurang secara alami, bukan korupsi," katanya.
Ditanya kemungkinan hal itu melanggar UU Pengadaan Barang dan Jasa, ia mengatakan pelanggaran itu akan terjadi untuk bantuan non-hibah, namun bila hibah akan bebas.
"Kalau bantuan hibah itu merupakan perkecualian yang diatur dalam UU APBN," katanya. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
