Sementara itu, kata Herman, PT Pusri Holding hanya mampu menyediakan 370 ribu ton.
"Oleh karena itu, kita memerlukaan lembaga/badan usaha yang mampu mensosialisasikan, memproduksi dan menyalurkan pupuk organik kepada petani. Tidak seperti saat ini, dimana pupuk organik subsidi diserahkan pada PT Pusri sebagai produsen pupuk kimia dan hanya mampu menyalurkan tanpa sosialisasi yang optimal," kata Herman.
Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, ditengah upaya meningkatkan produksi pangan untuk menuju swasembada beras dengan produksi 70,63 juta ton GKG (gabah kering giling), kita dihadapkan pada kenyataan bahwa lahan sawah kita sudah terdegradasi dan kondisinya kritis.
"Tidak kurang dari 4,3 juta hektar sawah kita kurang layak lagi mendukung peningkatan produktivitas padi," kata dia,
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan upaya khusus dengan memberikan pupuk organik supaya struktur tanah membaik sehingga pemupukan menjadi lebih efektif dan produkvitas meningkat berkelanjutan.
"Kalau tahun lalu reaslisasi penyaluran pupuk organik yang disubsidi pemerintah melalui PT. Pusri Holding hanya 370 ribu ton, maka harapan untuk lahan yang aman dan mendukung peningkatan provitas masih sangat jauh," kata Herman.
Pada bagian lain, sambung Ketua DPP Partai Demokrat itu, penyaluran pupuk majemuk NPK juga hanya 73 persen dari target 2,35 juta ton atau 1,71 juta ton.
"Padahal, saatnya kita menggunakan pupuk majemuk NPK untuk luas tanam 11 juta hektar. Dengan demikian potensi turunnya kualitas lahan akan makin bertambah karena mayoritas menggunakan pupuk kimia, yaitu urea dan SP-36," ujar Herman.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2012
