Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto berharap Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII 2022 dapat membangkitkan usaha kehutanan untuk memperkuat atau meningkatkan perekonomian rakyat.

"Tentunya acara ini diharapkan bisa membangkitkan optimisme dan mengembangkan potensi usaha kehutanan guna perkuatan perekonomian rakyat," kata Menteri Airlangga dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII 2022 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa.

Menteri Airlangga menuturkan semua pihak perlu terus mendukung optimalisasi sektor usaha kehutanan melalui kegiatan ataupun kebijakan multiusaha.

Ia mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperlihatkan multiusaha sebagai kebijakan baru terutama untuk pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, izin multiusaha kehutanan secara integrasi dan berbasis elektronik.

Baca juga: Wamen LHK pastikan ada pengawasan pelaku usaha cegah karhutla

Pemanfaatan hutan di lingkungan perizinan antara lain berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu.

"Kebijakan multiusaha tak hanya berisi regulasi namun juga tentunya pengawasannya sangat diperlukan terutama agar perintah melalui kebijakan politik itu sesuai dengan cita-citanya," tuturnya.

Menteri Airlangga menuturkan dalam upaya mengembalikan kejayaan sektor kehutanan, perlu memperhatikan kelestarian, kesejahteraan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang ada.

"Kontribusi kehutanan tentu saat ini masih relatif kecil dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto nasional, dan ini tentu perlu kita kembalikan di masa jayanya di era 80-an di mana sektor kehutanan dan turunannya menjadi andalan daripada ekspor Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, hortikultura bisa menjadi komoditas yang akan membantu perekonomian rakyat, dapat menjadi andalan ekspor sehingga pengembangan hortikultura bisa berpotensi membangun ekosistem ekonomi dan sosial tanpa harus menambah luas hutan untuk dimanfaatkan.

"Multiusaha kehutanan menjadi kebijakan yang mendorong usaha yang selama ini telah berjalan dan dengan justifikasi bahwa nilai ekonomi riil terhadap lahan hutan bisa ditingkatkan kemudian peningkatan areal efektif bisa ditingkatkan," ujarnya.

Baca juga: Pelaku usaha komitmen lakukan pengelolaan gambut berkelanjutan

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022