Teheran (ANTARA News) - Iran dapat keluar dari Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT), jika hak nuklirnya tak diperhitungkan, demikian peringatan Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki, Ahad. "Jika kami sampai ke tahap bahwa mekanisme yang ada tak memberi hak kepada rakyat Iran, maka kebijakan Republik Islam Iran mungkin akan berubah dan dipertimbangkan kembali," kata Mottaki kepada wartawan ketika menjawa pertanyaan mengenai apakah Iran akan mempertimbangkan keluar dari NPT. "Pada saat itu, kami percaya bahwa ada peluang bagi pihak lain untuk melanjutkan peurndingan," katanya di sisi konferensi internasional mengenai energi dan keamanan di Asia, seperti dilaporkan AFP dan Reuters. Hari Rabu, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengirim laporan penilaian mengenai program nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB setelah kegagalan pemeriksaan selama tiga tahun untuk mengkonfirmasi keabsahan kegiatan nuklir Iran. Percekcokan tersebut telah bertambah sengit dalam beberapa bulan belakangan. Teheran berkeras untuk tidak akan menghentikan kegiatan sensitif pengayaan uraniumnya yang dicurigai oleh Barat merupakan kegiatan terselubung untuk mengembangkan bom atom. Hari Jumat, kelima anggota pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB mengadakan babak lain pembicaraan mengenai cara menanggapi pembangkangan nuklir Iran sebelum pertemuan yang direncanakan oleh semua 15 anggota Dewan Keamanan pekan depan. Namun Mottaki juga mengatakan Teheran takkan menggunakan eksport minyaknya yang berlimpah sebagai alat politik, sehingga meredakan kekhawatiran bahwa Iran mungkin menggunakan eksport minyaknya dalam sengketa mengenai program nuklirnya. Para pejabat dari berbagai blok di Iran telah memberi pendapat yang berbeda mengenai apakah pengeksport keempat terbesar minyak mentah dunia itu dapat menggunakan minyak untuk membalas kecaman Barat mengenai kegiatan nuklirnya. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, yang mewakili Iran dalam pembicaraan nuklir, telah menyatakan Teheran tak memiliki rencana untuk memainkan kartu minyak pada saat ini, tapi dapat melakukannya jika "keadaan berubah". Namun tak ada penetapan mengenai perubahan keadaan itu meskipun banyak pihak menduga pernyataan tersebut merujuk kepada bentuk tindakan hukuman oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi Mottaki mengatakan pilihan mengenai minyak itu belum menjadi pilihan. "Republik Islam Iran bertekad untuk menyediakan kepada Asia energi yang diperlukannya sebagai sumber energi yang efektif dan dapat dipercaya dan takkan menggunakan minyak sebagai kebijakan luar negeri," katanya dalam konferensi energi dan keamanan di Teheran. Ucapan Mottaki sejalan dengan pernyataan Menteri Perminyakan Kazem Vaziri-Hamaneh, yang juga mengatakan Iran tak berencana menghentikan eksport minyaknya karena percekcokan mengenai nuklir tersebut. Minyak sangat penting bagi kelangsungan hidup ekonomi Iran dan merupakan 80 persen penghasilan eksport negeri itu. Iran memiliki cadangan terbesar kedua minyak dunia setelah Arab Saudi, tapi kurangnya penanam modal asing berarti produk negeri tersebut merosot dan Teheran tak dapat memenuhi kuotanya di Organisasi Negara Pengeksport Minyak (OPEC). (*)

Copyright © ANTARA 2006