"Sanksi-sanksi sepihak mengakibatkan dampak negatif yang tak terhitung besarnya terhadap pemulihan dan pembangunan sosial-ekonomi di Suriah dengan menghalangi operasi yang dilakukan berbagai lembaga kemanusiaan internasional di negara itu," kata deputi perwakilan tetap China untuk PBB Dai Bing dalam Sidang Majelis Umum PBB tentang isu kemanusiaan Suriah.
"Tindakan-tindakan seperti itu menjadi penghalang paling signifikan dalam menyelesaikan isu kemanusiaan Suriah, dan karena itu harus segera dan sepenuhnya dicabut. Dewan Keamanan harus membuat aturan yang jelas terkait hal ini," ujar Dai Bing.
Utusan China itu menambahkan bahwa negaranya akan selalu mendukung PBB dan masyarakat internasional dalam memperpanjang bantuan kemanusiaan bagi warga Suriah sesuai dengan prinsip kemanusiaan, netralitas, dan keadilan.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2642 pada 12 Juli untuk kembali mengizinkan pengiriman bantuan lintas perbatasan ke Suriah selama enam bulan. Resolusi tersebut memutuskan untuk memperpanjang otorisasi bagi pengiriman bantuan melalui pos penyeberangan di Bab al-Hawa di perbatasan dengan Turki hingga 10 Januari 2023. Perpanjangan lebih lanjut berupa masa tambahan enam bulan akan membutuhkan resolusi terpisah.
Dalam pidatonya, Dai mengatakan resolusi 2642 memungkinkan pengaturan yang lebih fleksibel untuk pembaruan otorisasi bantuan kemanusiaan lintas perbatasan ke Suriah, yang akan memfasilitasi penilaian dan penyesuaian secara tepat waktu terhadap otorisasi Dewan Keamanan PBB.
"Sebagian besar anggota Dewan Keamanan memberikan suara dukungan terhadap resolusi ini. Kami berharap semua pihak mematuhi dengan ketat prinsip-prinsip dasar yang mengatur perihal bantuan kemanusiaan internasional, dengan ketat mematuhi aturan-aturan dalam resolusi Dewan Keamanan, memastikan netralitas dan transparansi upaya bantuan, serta menjadikannya lebih tertarget dan efektif," katanya
Dalam musyawarah terkait resolusi itu, utusan China berulang kali menyerukan agar semua pihak berpegang pada dialog dan musyawarah serta terus berusaha dalam upaya untuk mencari solusi yang praktis dan bernilai.
"Sayangnya, dua hari sebelum berakhirnya otorisasi tersebut, ketika masih ada peluang untuk berkompromi, Dewan Keamanan PBB sengaja beralih ke pemungutan suara, yang berakhir dengan penggunaan hak veto," ujar Dai.
"Memaksakan pemungutan suara dengan cara seperti itu tidaklah perlu," lanjutnya.
Kasus ini, menurut Dai, menunjukkan bahwa di hadapan perbedaan dan kontradiksi, para anggota Dewan Keamanan PBB hanya dapat mencari solusi yang efektif bagi isu yang dihadapi dengan cara melanjutkan dialog dan musyawarah.
"Mendorong paksa pelaksanaan pemungutan suara hanya akan meningkatkan kontradiksi dan perbedaan, dan akan merusak upaya efektif Dewan Keamanan PBB dalam memenuhi kewajibannya," tuturnya.
Pewarta: Xinhua
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
