Terdakwa Andi Putra terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan.Pekanbaru (ANTARA) - Andi Putra, Bupati nonaktif Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau divonis 5 tahun 7 bulan penjara oleh hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu.
Selain dihukum kurungan penjara, majelis hakim yang diketahui Dahlan, juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider pidana kurungan 4 bulan.
Andi Putra yang mengikuti jalannya sidang melalui virtual dengan mengenakan kemeja putih, terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 64 KUHP.
"Menyatakan terdakwa Andi Putra terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan. Dihukum 5 tahun 7 bulan penjara serta denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 4 bulan," ujar ketua majelis hakim Dahlan saat membacakan amar putusan.
Baca juga: Bupati Kuansing Andi Putra segera disidangkan
Baca juga: KPK apresiasi putusan hakim tolak praperadilan Bupati Kuansing
Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta terdakwa Andi Putra dihukum 8,5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider kurungan 6 bulan, serta uang pengganti Rp500 juta.
Pada persidangan sebelumnya Andi Putra sempat membantah tuduhan penerimaan uang suap untuk memuluskan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari (AA). Andi mengatakan uang yang diterimanya dari mantan General Manager perusahaan perkebunan tersebut, merupakan uang pinjaman.
Namun berdasarkan bukti percakapan WhatsApp antara Komisaris PT AA dengan mantan General Manager, penyerahan uang sebesar Rp500 juta kepada Andi Putra adalah pemberian.
Kemudian dalam pemeriksaan saksi-saksi terungkap pula adanya pemberian uang dari PT AA kepada Panitia B pada rapat prapengurusan izin HGU dan pemberian kepada kepala BPN.
Atas putusan majelis hakim, kuasa hukum Andi Putra, Dodi Fernando menyatakan akan berpikir-pikir dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan terdakwa Andi Putra.
"Kami menghormati putusan majelis hakim. Tapi kembali lagi pada Andi Putra, apakah akan menerima atau mengajukan upaya banding. Namun hingga kini kami meyakini Andi Putra tak bersalah," ujar Dodi kepada awak media usai sidang.
Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari untuk terdakwa dan kuasa hukum untuk mengajukan banding sebelum putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum. Sidang putusan pun ditutup sekitar pukul 15.30 WIB.
Baca juga: KPK mengeksekusi penyuap Bupati Kuansing ke Lapas Sukamiskin
Baca juga: KPK limpahkan berkas perkara Bupati Kuansing nonaktif ke pengadilan
Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa F
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022
