Trubus mengatakan optimalisasi itu harus terlihat dalam efisiensi belanja pemerintah, salah satunya melalui pemberian subsidi energi yang lebih tepat sasaran, hanya untuk masyarakat dengan kategori ekonomi lemah.
"BBM Pertalite itu untuk angkutan umum, termasuk motor," ujar Trubus saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Selasa.
Ia pun menilai APBN dalam kondisi saat ini harus digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan dialokasikan untuk belanja tidak mendesak seperti infrastruktur.
Baca juga: Pemerintah siap stabilisasi harga hingga perlinsos atasi krisis pangan
"APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, jangan untuk membangun infrastruktur," ujar Trubus.
Untuk penguatan kondisi domestik, menurut dia, pemerintah dapat mengelola sedemikian rupa bahan-bahan mentah menjadi barang jadi melalui hilirisasi dengan memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Indonesia.
"Jadi industri digenjot untuk membuat produk yang sudah jadi, yang diekspor itu bukan bahan mentah tapi barang sudah jadi," kata Trubus.
Selain itu, tambah Trubus, pemerintah perlu melakukan kolaborasi partisipatif, yakni bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk publik untuk mengkonsumsi produk-produk dalam negeri sehingga dapat membangkitkan perekonomian dalam negeri.
"Melakukan upaya menggunakan produk dalam negeri, kolaborasi dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan koperasi,” ujar Trubus.
Baca juga: Pengamat: Krisis harusnya pacu Indonesia bangkit lebih kuat
Selanjutnya, stabilisasi harga bahan pokok di tengah lonjakan inflasi tahunan yang mencapai 4,94 persen pada Juli ini perlu diupayakan agar tidak mengganggu daya beli masyarakat.
"Pemerintah harus mulai meningkatkan optimalisasi dari produk pangan, termasuk minyak goreng dan macamnya," ujar Trubus.
Beberapa tahun ini dunia telah dihadapkan dengan berbagai krisis, mulai dari pandemi COVID 19 yang saat ini masih transisi menuju ke endemi, lalu kenaikan harga komoditas pangan dan energi di tingkat global serta invasi Rusia ke Ukraina yang hingga kini tidak kunjung berhenti.
Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia memiliki momentum untuk membangkitkan perekonomian, salah satunya melalui realisasi APBN yang pada semester I-2022 masih tercatat surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39 persen PDB.
Baca juga: Sri Mulyani: Kinerja APBN jadi modal antisipasi gejolak global
Baca juga: Sri Mulyani prediksikan ekonomi kuartal II tumbuh di atas 5 persen
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
