Di tengah semakin padatnya wilayah penyangga di timur Jakarta, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi maka pilihan pengembang tertuju ke Karawang. Apalagi stasiun kereta cepat berada di kabupaten tersebut.
Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, lahan untuk perumahan masih terbuka luas sehubungan dengan pembangunan stasiun kereta cepat di Karawang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang pun memastikan sistem perizinan sudah dibuat sesederhana mungkin. Yang penting pengembang perumahan sudah mengantongi nomor induk perusahaan lantas mengurusnya melalui mal layanan publik.
Selanjutnya untuk sertifikat tanah, pajak, rencana lokasi (site plan) dan lain-lain bisa diselesaikan secara daring.
Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Eka Sanatha memastikan keberadaan Karawang sebagai lumbung pangan Jawa Barat dan Ibu Kota akan tetap dipertahankan seiring berkembangnya pembangunan infrastruktur, industri dan perumahan.
Pemkab Karawang memiliki zonasi untuk industri, komersial, perumahan serta lahan sawah abadi. Yakni di sepanjang saluran Tarum Timur sehingga dapat dipastikan perkembangan wilayah tetap tertata mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
Terkait perumahan, Pemerintah Kabupaten Karawang mengajak pengembang untuk berkolaborasi membangun daerah tersebut menjadi kawasan bisnis dan komersial layak huni.
Mengapa demikian? Data menunjukkan investasi di Karawang terus mengalami peningkatan.
Kalau tahun 2020 (awal pandemi) Rp16 triliun dan tahun 2021 Rp26 triliun. Sedangkan tahun 2022 capaiannya sudah Rp15 triliun dari target Rp29 triliun.
Meningkatnya investasi di Karawang dipastikan bakal menyerap jumlah pekerja 10 ribu hingga 11 ribu ke depan, dari level pekerja, penyelia maupun pimpinan. Semua itu tentunya membutuhkan hunian memadai yang dikolaborasikan dengan pengembang.
Baca juga: KAI berkomitmen tuntaskan proyek kereta cepat dengan PMN Rp4,1 triliun
Kawasan industri
Saat ini Karawang dinobatkan sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara sehingga menjadikannya sebagai kota industri. Semua itu tentunya tidak terlepas dari kemudahan perizinan serta dukungan infrastruktur jalan, listrik maupun air bersih.
Infrastruktur yang tersedia di Karawang saat ini semakin memudahkan mobilitas dari dan menuju ke Karawang. Konektivitas kawasan ini didukung akses tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Cikampek-Elevated (MBZ), Jalan Tol Jakarta-Cikampek II dan Jalan Tol Lingkar Luar II Sentul-Karawang Barat (tahap konstruksi).
Selain itu, Karawang juga dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban dengan jarak masing-masing 70 kilometer. Lalu, akses Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 90 kilometer dan Bandara Kertajati 122 kilometer.
Berdasarkan PP 13 Tahun 2017 dan Permenhub 69 Tahun 2013, rencananya akan dibangun Bandara Soekarno-Hatta II di Karawang.
Akses transportasi lainnya adalah rel kereta api, yakni Stasiun Karawang, Stasiun Cikampek dan "Transit Oriented Development" (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Keunikan lainnya dari Karawang yang mungkin belum banyak diketahui adalah adanya transportasi masal peninggalan Belanda yang menghubungkan antarkecamatan. Yaitu Karawang-Rengas Dengklok-Rawa Merta-Cikampek-Cilamaya.
Eka pun menegaskan Kabupaten Karawang sangat prospektif untuk kawasan bisnis dan komersial. Atas dasar itu, pihaknya mengundang lebih banyak pengembang properti untuk berkolaborasi membangun Karawang yang lebih modern dan lebih layak huni.
APBD Kabupaten Karawang yang hanya Rp4,8 triliun menuntut pemerintah setempat harus berkolaborasi dengan investor untuk sama-sama mengembangkan kawasan.
Sejauh ini, Pemkab Karawang sebenarnya sudah menjalankan pola kolaborasi dengan beberapa perusahaan pengembang properti besar seperti Summarecon dan Agung Podomoro Land.
Sebagai gambaran, Agung Podomoro di salah satu proyek propertinya di Karawang ikut menyediakan lahan untuk fasum (fasilitas umum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian digunakan untuk SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum).
Eka menjelaskan, dalam penyediaan air bersih pengembang menyiapkan lahan. Sedangkan untuk pengelolaannya dari PDAM.
Baca juga: Kemenhub libatkan Perguruan Tinggi dalam proyek Kereta Cepat dan LRT
Kota industri
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mendorong Kabupaten Karawang dari kawasan industri menjadi kota industri.
Salah satunya dengan membangun "Central Business District" (CBD). CBD akan mampu dibangun yakni mengajak kolaborasi dengan pengembang besar.
CBD, menurut Yayat, sangat penting untuk mendukung transformasi Karawang menjadi kota industri. Terlebih kehadirannya akan mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih kuat secara jangka panjang.
Perlu diingat bahwa Ibu Kota Negara (IKN) akan pindah. Tidak tertutup kemungkinan pemilik pabrik di Karawang yang kantornya saat ini di Jakarta, pindah ke Karawang ketika di Karawang sudah siap dengan CBD.
Setelah hal tersebut terjadi maka profil pekerja di Karawang semakin meningkat. Semakin banyak juga tenaga kerja asing yang berkantor di Karawang untuk kemudian mendorong peningkatan permintaan pasar (demand) properti dan kawasan bisnis.
Karena itu, Yayat mengungkapkan, bakal banyak investor memilih lokasi di Karawang karena dukungan infrastruktur yang memadai. Tak hanya jalan, listrik, dan air bersih saja, tetapi juga rumah bagi pekerja.
Hal ini yang membuat 1.800 industri berada di Karawang atau mencerminkan 60 persen industri di Jawa menjadikannya sebagai pusat industri di Indonesia. Bahkan menjadi tulang punggung produk domestik regional bruto di Indonesia.
Kalau mayoritas industri di kawasan lain masih berbasis barang pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maka di Karawang ini mayoritas merupakan industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Ini tentunya menjadi kekuatan di kawasan tersebut.
Baca juga: Pemerintah optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi 2023
Positif
Pengamat Properti dari Colliers Indonesia, Ferry Salanto meyakini bahwa prospek properti di Karawang sangat positif dan berlangsung secara jangka panjang.
Apalagi investasi yang ada di Karawang merupakan industri teknologi tinggi seperti otomotif, elektronik dan sebagainya. Ini akan meningkatkan profil pasar serta keberlanjutan (sustainabilitas) industri di Karawang karena banyak yang berkaitan dengan teknologi masa depan.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat, Joko Suranto mengatakan, kawasan industri memang harus disertai kawasan hunian. Hal ini sejalan dengan cita-cita Karawang untuk menjadi kota industri.
Kenapa kawasan industri harus disertai kawasan hunian? Karena untuk mengurangi trafik (kemacetan), menciptakan kenyamanan kerja dan menciptakan efisiensi sehingga menciptakan efek berlipat yang lebih luas dan positif.
Joko sudah memetakan kebutuhan hunian di Karawang, yakni 60 persen bagi pekerja, 30 persen penyelia hingga supervisor dan sisanya level pimpinan.
Dengan demikian untuk tinggal di Karawang memang bisa menjadi pertimbangan bagi mereka yang sedang memburu rumah terutama bagi para pekerja di kawasan itu.
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
