Belanja pemerintah pusat Rp2.230 untuk dimana Rp993 triliun adalah belanja K/L dan Rp1.236 triliun belanja non-K/L
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkirakan mencapai Rp2.230 triliun atau turun 5,9 persen dari outlook 2022 sebesar Rp2.370 triliun.

“Belanja pemerintah pusat Rp2.230 untuk dimana Rp993 triliun adalah belanja K/L dan Rp1.236 triliun belanja non-K/L,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani merinci belanja pemerintah tahun depan Rp2.230 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp993,2 triliun yang turun dari outlook tahun ini Rp1.032,5 triliun serta belanja non-K/L Rp1.236,9 triliun yang turun dari 2022 Rp1.337,5 triliun.

Belanja K/L tahun depan sebesar Rp993,2 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas.

Baca juga: Presiden: Belanja negara RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun

Sementara belanja non-K/L Rp1.236,9 triliun digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi global seiring APBN menjadi shock absorber dalam melindungi masyarakat.

Secara umum kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan akan fokus mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing melalui perbaikan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Belanja pemerintah pusat juga akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi serta implementasi reformasi birokrasi.

Selain itu belanja pemerintah pusat turut diarahkan untuk melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas, meningkatkan sinkronisasi dan penahanan belanja bantuan pemerintah sekaligus antisipasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan APBN, bencana dan kegiatan mendesak lainnya.

Baca juga: Menko Airlangga: Belanja pemerintah akan digenjot di semester II 2022
Baca juga: Ketua Banggar DPR: Desain APBN 2023 optimistis dan realistis
Baca juga: Presiden Jokowi: Ketidakpastian global tak boleh buat RI pesimistis

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022