Aziz di Kota Malang, Jawa Timur, kepada ANTARA, Selasa mengatakan bahwa dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan IKN juga akan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan 80 persen investasi dari sektor swasta.
"Menurut saya, kalau pemindahan ibu kota dijejali dengan kegiatan ekonomi yang sangat besar akan membuat kurang bermakna. Karena, pemindahan ibu kota itu permasalahannya karena Jakarta terlalu padat dengan kegiatan ekonomi dan investasi," kata Aziz.
Namun, lanjut Aziz, bukan berarti pada Ibu Kota Nusantara tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali mengingat ada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, sebaiknya kegiatan ekonomi yang ada di wilayah itu tidak terlalu besar dan fokus pada pemerintahan.
Menurutnya, untuk kegiatan ekonomi dan investasi, bisa diarahkan pada wilayah lain yang ada di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara atau Papua. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur agar investasi bisa masuk pada wilayah-wilayah tersebut.
Baca juga: Pidato lengkap Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2022
Baca juga: Pengantar lengkap Presiden Jokowi atas RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan
"Bukan berarti tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali, karena di sana ada warga. Karena itu, mestinya jika ingin memperkuat ekonomi dan investasi bisa dilakukan di wilayah lain," ujarnya.
Ia menambahkan, permasalahan yang menjadi latar belakang pemindahan ibu kota tersebut adalah kepadatan yang sangat tinggi di Jakarta dengan kegiatan ekonomi dan investasi. Sejumlah permasalahan timbul akibat kepadatan tersebut.
"Ibu kota dipindahkan karena problem-nya Jakarta terlalu padat, jadi kepadatan itu jangan diulang di IKN," ucapnya.
Dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur harus dijaga keberlanjutan-nya. IKN dibangun bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan juga untuk para inovator dan wirausahawan.
"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru," kata Presiden.
Presiden menjelaskan, IKN bukan merupakan kota biasa, namun merupakan kota rimba dengan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," kata Kepala Negara.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
