Peningkatan itu menurut Presiden tidak lepas dari kebijakan pemerintah menerapkan hilirisasi industri, terutama komoditas pertambangan, sehingga meningkatkan besaran ekspor sekaligus mendorong perbaikan neraca perdagangan.
"Neraca dagang kita saya ingat 2012 defisit 7,7 miliar dolar AS dengan RRT. 2021 karena kita sudah ekspor besi baja, defisit kita menjadi 2,4 miliar dolar. Tahun ini saya pastikan kita dengan RRT surplus," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Neraca dagang positif, Erick ingin Indonesia jadi "market" mandiri
Presiden mencontohkan buah dari kebijakan penghentian ekspor nikel mentah telah menciptakan lompatan nilai perdagangan bagi Indonesia.
Menurut Presiden sekira 5-7 tahun yang lalu nikel hanya membuahkan ekspor senilai 1,1 miliar dolar AS atau sekira Rp16 triliun dan angka itu melompat menjadi 28 miliar dolar AS atau sekira Rp306 triliun pada 2021.
"Nikel ini nanti pada akhirnya (nilai ekspor -red) kurang lebih 35-40 miliar dolar, karena turunan-turunannya belum rampung," tutur Presiden.
Padahal Presiden mengenang bahwa ketika pertama kali memberlakukan kebijakan penghentian ekspor nikel mentah banyak menuai reaksi, termasuk dari kalangan Kadin yang menyatakan Indonesia belum siap.
Baca juga: BI : Surplus dagang periode Mei perkuat ketahanan ekonomi nasional
Oleh karena itu, dengan keberhasilan yang sudah diperlihatkan, Kepala Negara mengajak jajaran Kadin untuk turut berperan aktif dalam mendorong hilirisasi industri pertambangan.
"Ini tolong ditarik ke bahan-bahan mentah yang lainnya, jangan hanya nikel. Bapak Ibu kalau enggak siap, joint, cari partner. Mudah sekali Indonesia ini, tanya Pak Ketua Kadin, berbondong-bondong harian itu orang datang ingin investasi entah dari Korea, entah dari Jepang, entah dari RRT, Eropa," ujar Presiden.
Presiden meyakini bahwa pada akhirnya pengusaha dari negara-negara tersebut tidak punya pilihan selain membawa industri mereka ke Indonesia dan hal itu harus bisa dimanfaatkan oleh para anggota Kadin untuk terus berperan aktif.
"Joint dengan mereka, karena memang kita butuh teknologi, kita juga butuh investasi agar ada capital inflow. Hal-hal seperti ini yang harus," kata Presiden.
Kendati Presiden menjamin surplus neraca perdagangan RI-China tahun 2022, laporan terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indonesia masih mengalami defisit.
Data BPS terkini menyebutkan bahwa nilai ekspor RI-China pada Januari-Juli 2022 telah mencapai 34,13 miliar dolar AS, sedangkan untuk impor sebesar 38,27 miliar dolar AS, atau defisit 4,14 miliar dolar AS.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan bersama Kadin adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
