"Pada tahap penyelidikan, tim pelacak aset dan pengelolaan barang bukti menginventarisasi dan mencari barang yang diduga sebagai hasil tindak pidana," kata Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya terkait dengan pertanyaan anggota Komisi III DPR mengenai langkah institusinya dalam pengoptimalan pengembalian aset negara dalam perkara tipikor.
Pada tahap penyidikan, kata Burhanuddin, jaksa penyidik mengidentifikasi dan menemukan harta benda terkait dengan hasil tindak pidana yang dilakukan melalui penyitaan dan penelusuran.
"Pada tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, barang bukti yang dirampas untuk negara segera dilakukan pelelangan," katanya.
Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kata dia, jaksa sita mengeksekusi harta benda milik terpidana untuk menutupi hasil uang pengganti.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga melaksanakan sistem pemulihan aset yang terintegrasi dan terealisasi dengan pejabat dari internal dan eksternal kejaksaan.
Baca juga: Jaksa Agung: Utamakan pengembalian kerugian negara terkait korupsi
Baca juga: Jaksa Agung: Kearifan lokal wujudkan keharmonisan dalam masyarakat
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
