"Anggaran proyek pembangunan RSUD itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018-2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp134.859.961.000," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana didampingi Kepala Seksi Intel Elianto dan Kasi Pidsus Andi Suryadi di Simpang Empat, Kamis.
Menurut ia, uang suap dan gratifikasi yang dikembalikan sebesar Rp100 juta itu merupakan uang yang diberikan oleh perusahaan pemenang tender PT MAM Energindo kepada anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Pasaman Barat yang salah satunya tersangka LA.
Uang itu diberikan kepada Pokja ULP agar PT MAM Energindo dapat ditunjuk sebagai pemenang rekanan pelaksana pembangunan RSUD Pasaman Barat.
Ia menjelaskan pengembalian uang suap dan gratifikasi itu sebagai bentuk adanya itikad baik dari pihak keluarga tersangka melalui pengacaranya untuk mengembalikan uang gratifikasi yang telah terima tersangka LA.
Pihaknya masih tetap menunggu itikad baik dari pihak tersangka lainnya untuk secepatnya mengembalikan uang hasil suap dan korupsi yang telah dinikmatinya sebelum aset-aset yang dimilikinya disita oleh penyidik.
"Uang sebesar Rp100 juta itu oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat langsung dititipkan di rekening kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang bukti perkara tipikor dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat," katanya.
Ia menambahkan hingga saat ini pada perkara tindak pidana korupsi RSUD pihaknya telah menerima pengembalian uang sebesar Rp3,9 miliar.
"Sebelumnya salah satu tersangka HAM juga telah mengembalikan uang hasil suap dan gratifikasi sebesar Rp3,8 miliar. Jadi, totalnya hingga saat ini telah diterima Rp3,9 miliar," sebutnya.
Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan pagu dana Rp134 miliar lebih.
Ke-11 tersangka itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial NI, penghubung atau pihak ketiga inisial HAM, Direktur PT MAM Energindo inisial AA, Penggunaan Anggaran kegiatan atau mantan Direktur RSUD yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial Y, BS, HW dan Direktur Managemen Konstruksi inisial MY.
Kemudian empat panitia AS, LA, TA dan YE. Dari 11 tersangka itu, 10 orang ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat. Sedangkan dua orang tersangka inisial BS dan HW dibantarkan atau mendapat perawatan medis karena sakit.
Ia menjelaskan pada kasus mega proyek itu juga ditemukan dugaan suap senilai Rp4,5 miliar, kerugian pembangunannya senilai Rp20 miliar lebih dan juga ditemukan kerugian dalam perencanaannya.
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
