"Hari ini kami bersama-sama kawan-kawan Bawaslu sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu kepada puluhan guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalsel," kata dia di Banjarmasin, Selasa.
Menurut dia, partisipasi aktif dari elemen masyarakat termasuk guru sangat dibutuhkan dalam mengawal pemilu yang belakangan rentan disuguhi polarisasi politik yang dapat memecah persatuan.
Rifqi menegaskan Pemilu 2024 harus dapat dihindarkan dari hal-hal yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang, politik identitas, SARA, maupun hoaks.
Baca juga: Anggota MPR: Generasi muda Bali ikut tentukan pemimpin di Pemilu 2024
Baca juga: Pengamat: Remaja "SCBD" bisa jadi perantara sosialisasi Pemilu 2024
Diakui dia, fenomena pada Pemilu 2019 dan Pilkada Kalsel tahun 2020 yang kerap kali didapati praktik politik uang, politik identitas maupun SARA jangan sampai lagi terulang.
"Kita mempertaruhkan Pemilu 2024 bukan hanya dengan anggaran yang besar, tetapi juga proses dan hasil pemilu yang baik, karena itu pengawasan publik menjadi kunci," tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu.
Baca juga: Pengamat: Sosialisasi Pemilu 2024 harus diintensifkan
Sementara Ketua Bawaslu Kalsel Azhar Ridhanie mengatakan sosialisasi pemilu terhadap kalangan guru diharapkan bisa mereka teruskan edukasi-nya kepada anak didik, terutama pemilih pemula untuk mencegah terjadinya politik uang dan politik identitas.
"Peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu sangat diharapkan karena petugas Bawaslu terbatas maka menggandeng kelompok masyarakat sipil kami dorong terus," ucap dia.
Pewarta: Firman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
