Jangan sampai orang miskin tidak bisa sekolah di sekolah negeri karena sekolah negeri semua disubsidi
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengajak masyarakat Kota Tangerang Selatan, Banten, untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan sekitarnya.

"Mari kita bersama-sama membangun budaya antikorupsi dan kita ciptakan nilai diri kita menjadi berintegritas sehingga kita bisa menciptakan Kota Tangerang Selatan yang betul-betul menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, bekerja dan beraktivitas karena tidak ada korupsi," ucap Alexander Marwata saat memberi sambutan pada pembukaan kegiatan "Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Lapangan Cilenggang, Serpong, Kota Tangsel, Jumat.

Adapun nilai antikorupsi "kerja keras" menjadi tema dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi di Kota Tangsel tersebut.

Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengutamakan kerja keras, melainkan harus diimbangi dengan kerja cerdas.

"Mari kita kerja keras dan cerdas, semua pekerjaan harus benar-benar direncanakan dengan baik, jangan sampai proyek yang kita lakukan malah menimbulkan masalah lain untuk masyarakat sekitar," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis KPK.

Baca juga: Roadshow Bus Antikorupsi jadi representasi kehadiran KPK di masyarakat

Ia pun menyinggung pembangunan infrastruktur yang banyak dilakukan tetapi kurang mempertimbangkan aspek lain sehingga wilayah itu tetap banjir. Hal tersebut mencerminkan kerja keras, tetapi belum diimbangi dengan kerja cerdas.

Dalam kesempatan itu, Alex juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi, terutama kaitannya dengan pencegahan korupsi.

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk menuntaskan kemiskinan, ini yang harus dipahami. Bagaimana masyarakat sejahtera dan kemiskinan terangkat ini berkaitan dengan kualitas pendidikan yang masyarakat terima," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur: Pendidikan antikorupsi tumbuhkan generasi berkualitas

Namun, Alex menyayangkan dunia pendidikan ternyata belum lepas dari korupsi dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK lakukan terhadap seorang rektor salah satu perguruan tinggi negeri beberapa waktu lalu.

"Lalu dari banyaknya laporan masyarakat terkait jual beli kursi atau kuota pendidikan, harusnya sekolah negeri diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu. Jangan sampai orang miskin tidak bisa sekolah di sekolah negeri karena sekolah negeri semua disubsidi. Namun, yang kita lihat justru sekolah negeri, terutama yang favorit, sedikit sekali masyarakat kurang mampu yang sekolah di situ," tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat untuk berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di sekitar lingkungannya, seperti dengan tidak mendekati aparat penegak hukum agar kebal dari hukum.

Baca juga: Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" hadir di Lumajang

Menurut Alex, masyarakat harus membantu aparat penegak hukum untuk berintegritas.

"Termasuk dalam dunia demokrasi, omong kosong demokrasi akan berintegritas kalau masyarakat tidak berintegritas. Jika masyarakat masih bersikap 'wani piro' (berani berapa) dalam pemilihan kepala daerah, ini akan menjadi peran masyarakat dalam menciptakan demokrasi yang koruptif," jelas Alex.

Acara yang dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Moch Tranggono, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie serta sejumlah wali kota dan bupati se-Provisi Banten ini kemudian dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan, seperti pameran pelayanan publik, sosialisasi dan edukasi antikorupsi melalui mendongeng serta kuliah umum di sejumlah perguruan tinggi di Tangerang Selatan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022