Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sistem pertahanan Indonesia harus diperkuat dan kokoh agar tidak mudah dikerdilkan oleh negara-negara lain.
"Kita adalah negara besar dan seharusnya kekuatan angkatan perang kita terus bangun, sehingga kita tidak mudah itu dikerdilkan negara-negara tetangga kita," kata Hasto dalam acara "HUT ke-77 TNI adalah Kita, Sejarah, Kepeloporan, dan Desain Masa Depan TNI" yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu.
Dia mengatakan PDI Perjuangan memiliki komitmen dalam menjaga tegaknya negara berideologi Pancasila berdasarkan UUD 1945, kebinekaan Indonesia, dan NKRI.
Menurut Hasto, pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno sangat relevan terhadap pertahanan negara, sehingga gambaran postur sistem pertahanan itu betul-betul harus sesuai kondisi geografis Indonesia.
"Karena kita adalah negara maritim, kita bukan kontinental. Itu yang selalu diingatkan oleh Bu Mega (Megawati Soekarnoputri). Kita melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega tentang kepeloporan TNI memang merangkai suatu imajinasi bagaimana negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara maritim, posisi strategis di antara dua benua, dua samudera," jelasnya.
Baca juga: Hasto harapkan TNI menjadi kekuatan yang disegani
Dia juga menekankan pentingnya tidak menarik TNI ke dunia politik. Dia mencontohkan, bagaimana Megawati, saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, tidak pernah menarik TNI ke politik.
"Ketika berhadapan dengan pemerintahan Orde Baru, Bu Mega banyak sekali mendapatkan tekanan dari alat-alat negara. Kejaksaan, kepolisian, TNI, itu semua dipakai untuk menekan Bu Mega, tetapi hebatnya Bu Mega tidak melakukan berbagai bentuk yang justru memperkuat disintegrasi," katanya.
Namun, tambah dia, Megawati malah mengambil langkah-langkah rekonsiliasi. Bahkan, ketika Presiden ke-2 RI Soeharto dihujat, Megawati meminta agar menghentikan menghujat Soeharto.
"Maka, saat itu Bu Mega merangkul dengan politik rekonsiliasi. Purnawirawan TNI banyak yang ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis itu," ujar Hasto.
Baca juga: Jokowi: Penugasan perwira aktif TNI di K/L belum mendesak
Baca juga: Panglima TNI tegaskan dwifungsi ABRI adalah masa lalu
"Kita adalah negara besar dan seharusnya kekuatan angkatan perang kita terus bangun, sehingga kita tidak mudah itu dikerdilkan negara-negara tetangga kita," kata Hasto dalam acara "HUT ke-77 TNI adalah Kita, Sejarah, Kepeloporan, dan Desain Masa Depan TNI" yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu.
Dia mengatakan PDI Perjuangan memiliki komitmen dalam menjaga tegaknya negara berideologi Pancasila berdasarkan UUD 1945, kebinekaan Indonesia, dan NKRI.
Menurut Hasto, pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno sangat relevan terhadap pertahanan negara, sehingga gambaran postur sistem pertahanan itu betul-betul harus sesuai kondisi geografis Indonesia.
"Karena kita adalah negara maritim, kita bukan kontinental. Itu yang selalu diingatkan oleh Bu Mega (Megawati Soekarnoputri). Kita melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega tentang kepeloporan TNI memang merangkai suatu imajinasi bagaimana negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara maritim, posisi strategis di antara dua benua, dua samudera," jelasnya.
Baca juga: Hasto harapkan TNI menjadi kekuatan yang disegani
Dia juga menekankan pentingnya tidak menarik TNI ke dunia politik. Dia mencontohkan, bagaimana Megawati, saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, tidak pernah menarik TNI ke politik.
"Ketika berhadapan dengan pemerintahan Orde Baru, Bu Mega banyak sekali mendapatkan tekanan dari alat-alat negara. Kejaksaan, kepolisian, TNI, itu semua dipakai untuk menekan Bu Mega, tetapi hebatnya Bu Mega tidak melakukan berbagai bentuk yang justru memperkuat disintegrasi," katanya.
Namun, tambah dia, Megawati malah mengambil langkah-langkah rekonsiliasi. Bahkan, ketika Presiden ke-2 RI Soeharto dihujat, Megawati meminta agar menghentikan menghujat Soeharto.
"Maka, saat itu Bu Mega merangkul dengan politik rekonsiliasi. Purnawirawan TNI banyak yang ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis itu," ujar Hasto.
Baca juga: Jokowi: Penugasan perwira aktif TNI di K/L belum mendesak
Baca juga: Panglima TNI tegaskan dwifungsi ABRI adalah masa lalu
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
