"(Wacana pilkada lewat DPRD) kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti," kata Gibran di Solo, Rabu.
Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung oleh warga karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga.
"Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup 'fair', dan cukup transparan," katanya.
Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur.
Baca juga: Badan Pengkajian MPR kaji kemungkinan pilkada tak langsung
Baca juga: MK jelaskan kebijakan tak siarkan langsung sidang sengketa pilkada
"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan," katanya.
Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.
"Itu sudah dilakukan, sudah 'on the track', bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju)," katanya.
Ia memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut.
"Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur," katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
