"Menteri, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), harus pro-aktif dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus tersebut," kata Arie dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Tentu, lanjut Arie, Zulkifli Hasan tidak harus melakukan pemeriksaan sendiri terhadap pejabat Kementerian Perdagangan yang diduga terlibat di dalam kasus korupsi impor baja ini. Zulkifli bisa membentuk Majelis Kode Etik seperti inspektorat atau unsur luar.
"Kan harus diberlakukan dengan adil, artinya prinsip perlindungan. Jadi, dibuktikan, klarifikasi," kata Arie.
Baca juga: Kemendag amankan baja impor tidak penuhi SNI senilai Rp41,68 miliar
Menurut dia, Zulkifli tidak perlu menunggu proses hukum kasus dugaan korupsi impor baja, yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, untuk membentuk Majelis Kode Etik. Justru, kata dia, kode etik bisa berjalan seirama dengan proses hukum yang diusut kejaksaan.
Menurut Arie, Zulkifli harus berani mengambil langkah yang dilakukan Polri dalam mengusut kasus Ferdy Sambo, selaku mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, yakni dalam menggelar sidang etik berkaitan dengan kasus pidananya.
"Podo wae, Paman Sambo (Ferdy Sambo) di etik dulu kan, itu yang paling penting karena sistem moralitas di situ, paralel dengan Kejaksaan Agung, tidak masalah," ungkapnya.
Oleh karena itu, Arie mengimbau seluruh PPK Instansi Pemerintah mengaktifkan pengawasan mandiri dan meningkatkan perhatian kepatuhan ASN. Tujuannya ialah untuk deteksi dini apabila terjadi hal-hal yang aneh berpotensi melanggar.
"Instrumen ini model pengawasan dengan prinsip perlindungan, pencegahan, dan aktivasi pengawasan instansi pemerintah secara mandiri, yaitu sebagai suatu sistem deteksi dini untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran NKK (nilai dasar, kode etik, kode perilaku) di setiap level organisasi," ujar Arie Budiman.
Baca juga: Kejagung diminta dalami keterangan pejabat Kemendag terkait kasus baja
Baca juga: Kejagung memeriksa Dirjen Daglu Kemendag terkait kasus impor baja
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
