"Tanpa ada rekonsiliasi, maka upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan bisa dilakukan karena upaya itu butuh kepastian bahwa situasi benar-benar aman dan kondusif,' kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Saat memimpin rapat koordinasi terkait tindak lanjut penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Moeldoko meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu-ragu dalam mempercepat rekonsiliasi sosial setelah konflik antara warga Desa Kariuw dan Pelauw itu.
Moeldoko mengatakan salah satu upaya percepatan rekonsiliasi adalah menetapkan batas desa dengan tetap mempertimbangkan aspirasi kedua pihak yang berseteru. Dia mengusulkan proses rekonsiliasi menggunakan pendekatan adat dan melibatkan para tokoh adat, masyarakat, dan agama.
"Kedua pihak ini pada dasarnya adalah saudara. Saya yakin, kalau kita menggunakan pendekatan adat akan ada titik temu dan ini menjadi wewenang pemerintah daerah," ucap dia.
Baca juga: KSP: Masih dikaji proses pemulangan pengungsi Pulau Haruku
Baca juga: Warga Pulau Haruku Maluku serahkan senjata bekas konflik sosial
Moeldoko juga mendorong kementerian dan lembaga non-kementerian terkait untuk segera mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah korban pertikaian. Hal tersebut juga termasuk penanaman kembali tanaman-tanaman yang rusak akibat konflik.
"Harus ada target waktu. Sebelum akhir tahun, saya berharap secara periodik sudah ada proses perpindahan warga yang mengungsi menuju ke tempat asal mereka," kata dia.
Hingga saat ini, ujar Moeldoko, terdapat beberapa pencapaian dalam penanganan konflik di Pulau Haruku yakni rampung nya pendataan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban, pemberian santunan kepada korban meninggal dan luka-luka, pendistribusian bantuan untuk warga yang mengungsi hingga terjaga nya situasi yang kondusif.
Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy menyampaikan sejauh ini pemerintah daerah bersama Polri dan TNI telah berupaya melakukan rekonsiliasi dengan mengundang dan mempertemukan warga Desa Kariuw dan Pelauw. Namun, upaya mempertemukan dua pihak tersebut belum berhasil.
"Awal November ini, kami akan mengundang kembali dua pihak untuk membahas penetapan batas negeri (desa). Tentu kami butuh dukungan semua pihak, termasuk dari KSP dan kementerian lain," tutur Marasabessy.
Baca juga: Penyelesaian konflik Pulau Haruku harus melibatkan tokoh pemuda
Dalam rapat koordinasi tersebut, turut diputuskan bahwa BNPB akan menjadi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah korban. Total terdapat 300 rumah yang rusak akibat konflik.
Turut hadir dalam rapat koordinasi itu yakni Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Sadli Le, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, serta perwakilan dari TNI dan kementerian/lembaga terkait.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
