Jakarta (ANTARA/JACX) - Pada pertengahan Oktober 2022, unggahan video yang menampilkan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah muncul di platform Twitter tentang kepemilikan saham Indonesia atas PT Freeport.

Dalam video itu, Amir Hamzah memberikan pertanyaan bahwa DPR perlu mengklarifikasi kepada Presiden Jokowi terkait kesahihan klaim kepemilikan Indonesia atas mayoritas saham PT Freeport Indonesia.

Berikut narasi yang disematkan dalam unggahan yang muncul pada 17 Oktober 2022 itu:
"Nih bong dengerin ya jokowi bilang telah mengakuisisi saham PT. Freport  adalah bohong belaka, itu hanya pengakuan saja demi mendapat simPATI rakyat, tapi nyatanya bohong dengarkan vidio ini baik² ya agar tidak gagal faham."

Hingga 28 Oktober, unggahan itu telah disukai lebih dari 1.600 pengguna lain Twitter dan diunggah ulang hingga lebih dari 700 kali.

Namun, benarkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menyelesaikan penguasaan mayoritas saham atas PT Freeport Indonesia?
 
Unggahan hoaks yang menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menyelesaikan penguasaan mayoritas saham atas PT Freeport Indonesia. (Twitter)


Penjelasan:
Video yang menampilkan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah itu merupakan unggahan pada 21 November 2018 di kanal YouTube "Dua Link", dengan judul "Kata Amir Hamzah soal Freeport, Jokowi bisa di Impeachment".

Ketika video itu diunggah, Indonesia memang masih memiliki 9,36 persen saham atas PT Freeport Indonesia.

Proses penyelesaian jual-beli saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum (Persero), sebagaimana tertuang dalam pokok-pokok perjanjian yang disepakati pada Juli 2018, dilakukan paling lambat sebelum akhir 2018.

Informasi tentang penandatanganan pokok-pokok perjanjian terkait penjualan saham Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum dapat dilihat pada situs Kementerian Keuangan.

Namun pada 22 Desember 2018, Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia, sebagaimana termuat pada situs Kementerian Sekretariat Negara.

Dengan demikian, unggahan yang menyatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menyelesaikan penguasaan mayoritas saham atas PT Freeport Indonesia merupakan kabar menyesatkan atau hoaks.

Klaim: Pemerintahan Jokowi belum akuisisi saham PT Freeport Indonesia
Rating: Salah/hoaks

Cek fakta: Freeport Indonesia buka lowongan bagi lulusan baru? Ini faktanya!

Baca juga: MPR dukung pemerintah tambah kepemilikan saham di PT Freeport

Baca juga: Presiden bahas SDM Papua hingga jaket saat sambangi Freeport

Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022