Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) serta pembiayaan properti hingga 31 Desember 2023. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat membeli properti menggunakan KPR dengan fasilitas down payment (DP) atau uang muka Nol persen.

Marine Novita, Country Manager Rumah.com menjelaskan bahwa sebagai salah satu stakeholder industri properti, Rumah.com menyambut baik keputusan Bank Indonesia yang memperpanjang kebijakan DP Nol Persen hingga akhir 2023. Perpanjangan ini diharapkan bisa mempertahankan tren positif sektor properti yang sudah cukup membaik selama setahun terakhir ini.

Marine menambahkan bahwa perpanjangan kebijakan stimulus DP Nol Persen untuk sektor properti perlu dimaksimalkan manfaatnya terutama bagi para pencari rumah. Oleh karena itu para pengembang harus memperhatikan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian para pencari rumah sebagaimana terlihat dari hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2 2022.

Beberapa aspek penting yang diperhatikan para pencari rumah di Indonesia diantaranya adalah mereka makin peduli dengan lingkungan sekitar hunian sekaligus memikirkan aspek kesehatan pasca pandemi dimana sebanyak 83 persen responden survei menyatakan bersedia membayar lebih untuk properti yang memiliki fitur ramah lingkungan dan kesehatan.

Rumah.com Consumer Sentiment Study adalah survei berkala dilakukan dua kali dalam setahun oleh Rumah.com sebagai portal properti terdepan di Indonesia bekerjasama dengan lembaga riset Intuit Research, Singapura untuk mengetahui dinamika pasar properti tanah air. Survei kali ini berdasarkan 1000 responden dari seluruh Indonesia yang berlangsung pada bulan Juni hingga Juli 2022.

Sementara itu mayoritas responden menganggap bahwa kehidupan yang berkelanjutan itu penting. Hal ini dinyatakan oleh 95 persen responden survei. Selanjutnya lebih dari separuh responden menganggap penting untuk memiliki rumah yang dirancang untuk menghemat listrik.

Marine menyatakan bahwa hasil survei juga mengungkap bahwa konsumen properti mempertimbangkan beberapa fitur properti penting setelah terjadinya transisi ketika hidup dengan Covid-19 sebagai endemik. Dua fitur penting yang paling banyak dinyatakan oleh responden adalah kedekatan dengan transportasi umum dan kedekatan dengan area hijau yang masing-masing dikemukakan oleh 64 persen responden.

“Fitur properti lainnya yang dirasa penting oleh responden adalah hunian yang memiliki area untuk anak-anak bermain dan belajar seperti dinyatakan oleh 56 persen responden. Kedekatan hunian dengan gerai makanan dan minuman serta pusat perbelanjaan juga menjadi fitur penting yang dikemukakan oleh 53 persen responden. Sementara hunian yang tidak terlalu padat juga menjadi perhatian penting bagi 46 persen responden,” jelasnya.

Marine menuturkan bahwa hasil survei juga menunjukkan 71 persen responden merasa telah memiliki pengetahuan yang cukup dalam urusan pembelian hunian. Namun ternyata mereka belum sepenuhnya tahu aspek-aspek penting yang justru perlu mereka ketahui, nyatanya hanya 16 persen responden yang benar-benar tahu tentang seluruh aspek pembelian hunian.

Dari seluruh aspek pembelian hunian, yang paling tidak diketahui oleh responden adalah tidak mengetahui seputar biaya-biaya ekstra yang perlu mereka keluarkan saat membeli hunian seperti dinyatakan oleh 17 persen responden sementara 14 persen responden tidak mengetahui seputar aspek legalitas atau dokumen-dokumen penting dalam membeli hunian.

Selanjutnya 14 persen responden tidak mengetahui seputar skema pembiayaan atau program pemerintah yang bisa mereka ambil untuk membeli hunian dan 12 persen responden tidak mengetahui seputar pajak, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk hunian yang akan mereka beli nanti.

Sedangkan 9 persen responden tidak mengetahui seputar kemampuan finansial dan persyaratan yang harus mereka penuhi untuk pembiayaan hunian serta 6 persen responden tidak mengetahui seputar cara memilih hunian yang tepat, seperti dari faktor lokasi, harga, tipe, dan lain sebagainya.

“Terlepas dari kurangnya pengetahuan tentang seluruh aspek pembelian hunian, namun infrastruktur tetap menjadi pertimbangan penting responden ketika memilih lokasi rumah. Hasil survei menunjukkan bahwa 4 dari 5 responden akan mempertimbangkan infrastruktur masa depan ketika membuat keputusan pembelian hunian,” kata Marine.

Infrastruktur masa depan yang menjadi pertimbangan responden adalah jalan tol baru dinyatakan oleh 46 persen responden, bus kota oleh 34 persen responden, LRT Jabodetabek oleh 32 persen responden, kereta komuter oleh 32 persen responden dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh 19 persen responden.

Tersedianya sarana infrastruktur dan transportasi publik masih menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen ketika akan membeli hunian. Gencarnya pembangunan infrastruktur dan transportasi umum oleh Pemerintah perlu diikuti para pengembang properti untuk mulai membangun hunian baru di sekitarnya sehingga tercipta pusat ekonomi baru.

Marine menyimpulkan bahwa adanya perpanjangan stimulus DP Nol Persen dari Pemerintah menjaga sentimen para pemangku kepentingan di bidang properti tetap positif. Semakin membaiknya pasar properti hingga menjelang akhir tahun 2022 ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah memang membawa dampak positif terhadap pasar dan perkembangan industri properti di tanah air.

“Sementara tahun 2023 mendatang diperkirakan perlambatan ekonomi secara global masih akan berlanjut, Bank Indonesia juga kembali menaikkan suku bunga acuan. Meskipun demikian, industri properti di tanah air masih bisa optimis dengan adanya perpanjangan pelonggaran LTV dan masih tingginya harga komoditas ekspor," pungkas Marine.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2022