DPR: Pengelolaan data di Jateng sudah maju

Jangan angel-angel sosialisasinya, yang frekuensinya sama dengan kelompok sasaran yang kita mau.

Semarang (ANTARA) -

Komisi I DPR RI menilai pengelolaan data di Provinsi Jawa Tengah sudah lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

"Terkait dengan satu data ini, Jawa Tengah ternyata sudah maju. Terus terang kami ke beberapa daerah belum semaju Jateng," kata Ketua Tim Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari usai beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.

Salah satu yang diapresiasi adalah Peraturan Gubernur Jateng Nomor 6 Tahun 2022 dan Portal Data serta keberadaan Jateng-Computer Security Incidents Response Team atau Tim Tanggap Darurat Insiden Keamanan Siber.

Oleh karena itu, lanjut dia, Jateng sering menjadi rujukan bagi provinsi lain dan inisiatif yang dilakukan Pemprov Jateng bisa jadi acuan Panitia Kerja mematangkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Mudah-mudahan nanti secara nasional kita bisa mencontoh pengelolaan data untuk antisipasi kebocoran sesuai yang dilakukan Jawa Tengah," ujarnya.

Baca juga: Wamenkeu dorong budaya pengelolaan dan pemanfaatan data dengan baik
Baca juga: Mendes PDTT mendorong desa punya kedaulatan pengelolaan data

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengutarakan bahwa upaya Komisi I DPR RI untuk mematangkan pelaksanaan UU PDP ini patut mendapat apresiasi dan dukungan. Masalahnya, fakta saat ini kebocoran data jadi salah satu hal yang harus diantisipasi.

"Tadi Pak Kharis beliau sampaikan tidak semudah yang dibayangkan pada saat rapat kerja, saat-saat rapat dengar pendapat. Ada teknis-teknis yang memang mesti dilaksanakan," katanya.

Disebutkan pula oleh mantan anggota DPR RI itu bahwa ada beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan, antara lain penentuan siapa pengelola satu data Indonesia apakah itu Bappenas atau institusi lainnya.

"Itu penting untuk kita nanti berkontribusi kepada siapa. Dari supporting system yang ada di daerah, kami memang harus menginisiasi," ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar menyebut jika saat ini sistem satu data di Jateng belum sempurna karena sumber daya manusianya masih terus ditingkatkan agar pelaksanaannya bisa lebih baik lagi.

Selain itu, Ganjar juga memberi masukan agar DPR RI lebih masif dalam mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan proses integrasi data yang sedang dilakukan agar masyarakat harus lebih hati-hati.

"Jangan angel-angel sosialisasinya, yang frekuensinya sama dengan kelompok sasaran yang kita mau. Kalau semua orang bisa mengakses data, punya data, ya, kalau mau sharing sekarang hati-hati karena datamu sekarang mulai diintegrasikan," katanya.