“Indonesia beruntung bahwa pemerintah kita sudah melakukan banyak upaya pada saat pandemi, melalui program bantuan sosial, sembako, dan fasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK),” kata Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban kepada ANTARA di sela-sela Pertemuan Regional ke-17 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Asia Pasifik di Singapura, Kamis.
Namun, untuk mendukung pemulihan yang lebih cepat dan inklusif, dia mengatakan pemerintah sebaiknya mendengar lebih banyak masukan dari mitra sosialnya. Pasalnya, Elly berpendapat bahwa berbagai kebijakan tersebut perlu diperbaiki.
“Bantuan subsidi upah, misalnya, kan syaratnya harus jadi anggota BPJS (Ketenagakerjaan)… sementara yang paling menderita kan orang-orang di pedalaman yang tidak terlindungi BPJS seperti pekerja informal dan domestik. Ini perlu dipikirkan,” kata dia.
Selain itu, dia pun menyoroti banyaknya pekerja terdampak PHK yang ragu bahkan enggan masuk ke BLK karena mereka menganggap program pelatihan tersebut tidak kemudian menjamin akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru.
“Pemerintah perlu mengevaluasi itu,” ujar Elly.
Lebih lanjut, ia mengkritisi implementasi dialog tripartit di sektor ketenagakerjaan, yang dimajukan ILO sebagai salah satu strategi untuk pemulihan pasca pandemi.
Menurut Elly, pelaksanaan dialog sosial di antara ketiga pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan masih sering terkendala dan berujung pada kebuntuan (deadlock) terutama di antara pekerja dan pengusaha.
Dia menilai dialog tripartit yang selama ini dilakukan juga tidak menjamin pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan.
Lebih lanjut dia meminta ILO serta organisasi terkait di sektor ketenagakerjaan untuk lebih membangun kapasitas para buruh, sehingga mereka memahami kepentingan yang harus diperjuangkan dalam dialog tripartit.
“Saya sudah sampaikan ini kepada Dirjen ILO, dan dia berjanji untuk menindaklanjuti,” tutur Elly, yang menjadi wakil Indonesia dalam penyusunan dokumen kesimpulan dari penyelenggaraan pertemuan ILO Asia Pasifik.
Baca juga: KSBSI berharap judicial review UU Ciptaker beri jalan keluar terbaik
Baca juga: May Day tak harus turun ke jalan
Baca juga: KADIN Indonesia komit tingkatkan kesejahteraan pekerja
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022
