Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Suaib mengatakan sebagian ulama menganggal harakah istishadiyah dibolehkan, sementara harakah intihariyah tidak dibolehkan.
"Sebagian pihak lagi menganggap bahwa harakah intihariyah adalah istilah yang digunakan oleh kelompok dan media anti-Islam agar umat Islam sepakat bahwa harakah intihariyah adalah sesuatu yang haram hukumnya. Pasalnya, jika menggunakan kata harakah istishadiyah sulit untuk menetapkan hukumnya, bahkan cenderung dibenarkan dalam agama dengan berbagai dalil," kata Suaib.
Suaib menegaskan DDI mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12). Menurut dia, aksi tersebut bukan bagian amalan jihad.
Aksi bom bunuh diri yang dilakukan seseorang terhadap musuh, seperti yang dilakukan rakyat Palestina dalam menghadapi Israel, dianggap sebagai atau aksi mati syahid.
Mereka tidak ingin menggunakan harakah intihariyah karena itu akan membawa kepada pemahaman bahwa aksi tersebut diharamkan dalam agama karena bunuh diri jelas diharamkan. Namun, lanjutnya, jika menganggap bahwa aksi tersebut adalah aksi mati syahid, maka itu boleh-boleh saja.
Dia menjelaskan pada dasarnya sahabat-sahabat nabi juga pernah melakukan hal itu ketika mereka dikepung oleh musuh. Dia mengatakan sudah tidak ada tempat untuk mengamankan diri, sehingga mereka masuk di tengah-tengah musuh dengan pedangnya untuk menunjukkan keberaniannya dan bersedia mati demi membela agama.
"Istilah ini memang sangat tipis perbedaannya dengan istilah harakah intihariyah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris saat ini. Kalangan teroris juga menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah harakah istishadiyah bukan harakah intihariyah," jelasnya.
Baca juga: BNPT evaluasi usai bom bunuh diri Astanaanyar
Dia menambahkan harakah istishadiyah bisa saja dilakukan jika dalam kondisi peperangan, sebagaimana yang dialami sahabat Nabi saat dikepung oleh musuh.
Akan tetapi, jika tidak dalam kondisi peperangan seperti saat ini, apalagi di tengah-tengah umat Islam, maka harakah istishadiyah tidak bisa ditoleransi karena negara bukan dalam suasana perang. Selain itu, mereka yang dianggap musuh bukanlah musuh yang dianggap dalam Islam.
Musuh yang dianggap dalam Islam adalah mereka yang memerangi Islam, katanya. Sementara itu, tidak ada bukti satu pun yang bisa ditunjukkan bahwa Indonesia adalah musuh Islam.
Pasalnya, kata Suaib, Indonesia adalah negara Islam yang menjalankan sebagian besar aturan hukum dengan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan ahwalul syahsiyah dan hukum-hukum lainnya.
"Jika Indonesia memberikan kebebasan dalam beragama dan melindungi segenap bangsanya dari berbagai ancaman keamanan, maka istilah istishadiyah atau intihariyah sama saja hukumnya. Artinya, siapa pun yang melakukan tindakan tersebut, maka ia termasuk bunuh diri yang secara tegas diharamkan dalam agama," tegasnya.
Perang dalam ketentuan agama harus diumumkan oleh pemimpin, semua pasukan juga harus mengikuti instruksi dan arahan pemimpin, sebagaimana dilakukan Rasulullah saat ingin mengirim pasukannya ke medan perang.
"Jika kelompok teroris mengklaim bahwa mereka melakukan harakah istishadiyah melawan Pemerintah dan aparatnya, termasuk warga sipil, maka itu sungguh merupakan sebuah kekeliruan," katanya.
Dia menyebutkan beberapa alasan yang mendasari hal tersebut.
Pertama, orang-orang yang dianggap musuh adalah orang-orang Islam sendiri. Kedua, sekali pun non-muslim, mereka tidak sedang memerangi umat Islam. Ketiga, mereka melakukan aksi di wilayah damai, bukan di medan perang. Keempat, yang dijadikan sasaran adalah kelompok tak berdosa sehingga jelas-jelas dilarang dalam agama, apalagi melibatkan anak anak dalam aksi bunuh diri.
"Intinya, mengklaim harakah intihariyah atau aksi bunuh diri sebagai harakah istishadiyah seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris saat ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat nyata," ujar Suaib Tahir.
Baca juga: BNPT menduga pelaku bom Polsek Astanaanyar tidak bekerja sendiri
Baca juga: BNPT evaluasi usai bom bunuh diri Astanaanyar
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
