“Sejauh ini, Jokowi maupun Istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon mana pun, juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau mempromosikan calon,” kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Bahwa Presiden beberapa kali menyampaikan gimmick atau metafora politik, tutur Deddy melanjutkan, itu hal yang wajar, menghibur, dan harusnya dianggap sebagai intermezo dalam demokrasi.
“Hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan tidak ada regulasi atau konstitusi yang dilanggar,” kata Deddy.
Bagi Deddy, yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, serta fasilitas negara yang dipakai untuk mempromosikan salah satu bakal calon.
Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa ia tidak melihat ada bukti yang menunjukkan adanya intervensi dari Istana maupun Presiden terhadap demokrasi.
“Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa istana maupun Presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat, baik secara hukum maupun etika,” kata Deddy.
Sebagai contoh, Deddy menjelaskan sindiran bahwa Presiden Jokowi memihak bakal calon presiden mana pun dengan penggunaan kekuasaan haruslah dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.
Oleh karena itu, Deddy menyesalkan taktik berpolitik yang menuding Istana maupun Presiden Jokowi.
Deddy menilai, seharusnya berbagai pihak dapat berpolitik dengan lebih elegan, fokus dalam memperbaiki partai, dan mempromosikan calon yang akan didukung.
“Janganlah bermain fitnah dan insinuasi, itu dosa dari sisi agama dan politik kotor yang merusak peradaban politik,” kata Deddy.
Dia mengatakan pada era medsos di mana semua orang bisa mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi hingga ke daerah pelosok.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
