"Salah satunya yang ingin kami dorong, poin-poin nya adalah akselerasi IKN," ujar Ketua Umum DPP IKA Undip Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers "Refleksi Akhir Tahun IKA Undip" di Kantor DPP IKA Undip, Jakarta, Kamis.
Kadir menyampaikan IKA Undip berpandangan pembangunan IKN perlu dipercepat karena dari sisi pembangunan berkelanjutan, IKN bisa menjadi penggerak pelaksanaan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan ekonomi biru.
Di samping itu, Kadir juga menyampaikan IKA Undip berkomitmen untuk terus mengawal percepatan pembangunan IKN. IKA Undip, tambah dia, memandang pula pemerintah perlu menyosialisasikan kepada semua masyarakat mengenai pentingnya pembangunan IKN bagi bangsa Indonesia ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Kadir mengaku optimistis pemimpin Indonesia berikutnya akan tetap melanjutkan pembangunan IKN yang telah digerakkan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo saat ini.
Baca juga: IKA Undip ingatkan pentingnya penyelenggara pemilu menjaga netralitas
Baca juga: IKA Undip gelar istighosah untuk keselamatan bangsa dan negara
"Kita sudah investasi, membuat undang-undang, peresmian, sudah disusun otorita nya. Jadi, itu sudah sangat jauh (perkembangannya). Oleh karena itu, saya yakin siapa pun pemimpinnya, insya Allah tidak berpikir berbeda," ujar dia.
Dorongan untuk mempercepat pembangunan IKN itu merupakan salah satu rekomendasi dari IKA Undip di bawah kepemimpinan Kadir terkait dengan pembangunan Indonesia dalam rangka memastikan terwujudnya Indonesia Emas di Tahun 2045.
Sejak Kadir terpilih menjadi Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-10 IKA Undip di Jakarta pada 9-11 Desember 2022, organisasi yang menjadi rumah bagi keluarga para alumni Undip itu membentuk tim ad hoc atau tim transisi.
Tim tersebut dihadirkan agar setelah penyelenggaraan Munas X IKA Undip dan sebelum terbentuknya kepengurusan yang baru, tidak ada jeda kosong bagi organisasi dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia.
Tim ad hoc yang terdiri atas pengurus pusat periode 2017-2022, dewan pimpinan daerah, dan dewan pimpinan cabang IKA Undip dari seluruh Indonesia tersebut mengamati keadaan bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, serta pengawasan obat dan makanan.
Lalu, mereka merumuskan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi kritik bersifat membangun sekaligus sebagai solusi bagi pengawalan hidup berbangsa dan berindonesia yang lebih baik di tahun 2023 sampai seterusnya.
Selain persoalan IKN, IKA Undip juga merekomendasikan pemerintah agar memberi perhatian khusus pada isu perubahan iklim. Menurut mereka, Indonesia harus mengambil peran mencegah terjadinya kenaikan suhu lebih dari 1,5 derajat Celcius. Jika dampak perubahan iklim tidak diantisipasi dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan krisis ekonomi yang lebih dahsyat daripada akibat pandemi COVID-19.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
