Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Minggu (8/1), mulai dari Presiden Joko Widodo berharap aktivitas perdagangan semakin semarak setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut hingga pertemuan delapan elite partai politik (parpol) menghasilkan pernyataan sikap terkait sistem pemilu pada Pemilu 2024 mendatang.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Presiden harap aktivitas perdagangan semarak pascapencabutan PPKM
Presiden Joko Widodo mengharapkan aktivitas perdagangan semakin semarak setelah pemerintah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Demikian disampaikan Jokowi saat meninjau aktivitas perdagangan dan mengecek harga komoditas di Pasar Sentul, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
2. Ma'ruf Amin: Pemerintah siapkan diri sambut pengembalian kuota haji
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan menyiapkan diri menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen.
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Wapres menanggapi kembalinya kuota haji Indonesia hingga 100 persen pascapandemi.
Selengkapnya baca di sini.
3. Sikap delapan parpol soal sistem proporsional tertutup
Pertemuan delapan elite partai politik menghasilkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
4. Menaker pastikan Perppu Ciptaker telah serap aspirasi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam merumuskan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
"Sebelum kita mengeluarkan Perppu, pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi dan serap aspirasi di berbagai kabupaten/kota," kata Ida di sela acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak yang digelar di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
5. PKB gelar Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, selaku inisiator Gerakan Peduli Anak menggelar acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak, di Jakarta, Minggu.
Ia menyebut acara tersebut digelar sebagai bentuk komitmen perlindungan dari berbagai tindak kekerasan pada anak yang marak terjadi di berbagai daerah Indonesia beberapa waktu belakangan.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
