Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Semarang Sarwanto di Semarang, Jumat, mengatakan, besaran iuran yang dapat ditagihkan mencapai Rp52,8 juta dari target Rp79,9 juta.
Namun, Sarwanto tidak merinci nama perusahaan maupun besaran tagihan yang harus ditagih tersebut.
Menurut dia, perusahaan yang menunggak iuran BPJS kesehatan tersebut relatif kooperatif saat diminta melunasi tunggakannya.
Meski demikian, lanjut dia, penagihan tidak bisa maksimal akibat beberapa faktor yang mempengaruhi.
Ia menjelaskan perusahaan yang belum mampu memenuhi tunggakannya ternyata sudah dalam kondisi tutup akibat terdampak pandemi COVID-19.
Hingga saat ini, kata dia, tidak ada upaya litigasi terhadap upaya penagihan iuran terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak.
Meski demikian, lanjut dia, jika tidak ada itikad baik atau potensi ketidakpatuhan dari perusahaan atau badan usaha, maka bisa dilayangkan gugatan ke pengadilan.
Ia menjelaskan kejaksaan berperan sebagai jaksa pengacara negara bagi BPJS Kesehatan dalam mengajukan gugatan.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
