Survei New Indonesia sebut kepuasan terhadap Presiden Jokowi naik

Awal 2023 dibuka dengan naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.

Jakarta (ANTARA) - Survei New Indonesia menyebutkan memasuki awal 2023 tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik tipis, setelah sebelumnya sempat terkoreksi.

“Awal 2023 dibuka dengan naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa.

Temuan survei New Indonesia Research & Consulting menunjukkan sebanyak 76,4 persen publik puas dipimpin Presiden Jokowi. Pada survei sebelumnya Oktober 2022, tingkat kepuasan berada pada angka 75,5 persen.

Kenaikan tingkat kepuasan publik memberi optimisme bagi pemerintah di tengah ancaman resesi global dan menjelang tahun politik.

Menurut Andreas tingginya kepuasan publik tidak bisa dilepaskan dari kinerja Pemerintahan Jokowi periode kedua dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Indonesia menutup 2022 dengan sukses penyelenggaraan KTT G20, di tengah situasi ketegangan akibat perang di Ukraina. Meskipun bukan aktor utama dalam percaturan global, menurut dia terbukti Indonesia berhasil terlibat dalam upaya mendorong perdamaian dunia.

Sebelumnya, Jokowi berkunjung langsung ke Kyiv, ibu kota Ukraina yang luluh-lantak dihantam serangan Rusia, dan berlanjut dengan ke Moskow untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Hasilnya, Rusia mencabut embargo pangan dan pupuk yang dibutuhkan oleh dunia.

Kemudian, kata dia, pada 2023 juga menjadi giliran Indonesia menjadi Ketua ASEAN, memastikan peran strategis pada tingkat kawasan. Selain Ukraina, wilayah Asia Timur juga menjadi titik panas geopolitik dunia, seperti di Selat Taiwan dan Laut China Selatan.

“Perang dan situasi pasca-pandemi membuat kekacauan pada rantai pasok global, terutama pangan dan energi. Pada titik itu Indonesia mengambil peran untuk meredam ketegangan serta menjaga ketahanan pangan dan energi," katanya pula.

Meskipun demikian, imbas dari gangguan rantai pasok tetap dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Krisis minyak goreng sempat dialami, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi maupun bersubsidi tak dapat dihindarkan.

“Ekonomi Indonesia dinilai cukup resiliens menghadapi bayang-bayang resesi, tetapi dampaknya akan tetap dirasakan. Keputusan pemerintah mencabut kebijakan PPKM merupakan langkah tepat agar sektor-sektor ekonomi bergerak lebih cepat," ujarnya lagi.

Hasilnya, kata Andreas, dari mayoritas publik yang merasa puas, di antaranya sebanyak 7,09 persen merasa sangat puas. Di sisi lain, menurut dia hanya terdapat 19,8 persen responden yang merasa kurang puas, dan 3,8 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

"Sejumlah persoalan dari kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan pada ranah penegakan hukum, aspek legislasi seperti pengesahan RKHUP dan Perppu Cipta Kerja, hingga masalah ekonomi menjadi aspek ketidakpuasan sebagian masyarakat," kata Andreas.

Kemudian, langkah pahit menaikkan harga BBM bersubsidi terpaksa diambil, tetapi hal itu tentu dibarengi dengan pemberian BLT dan subsidi upah.

“Pemerintah dipaksa untuk kreatif mencari solusi di tengah ketidakpastian global dan memanasnya tensi politik menuju Pemilu 2024,” ujar Andreas.

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 5-10 Januari 2023 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin eror plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepuasan Jokowi berkorelasi dengan Ganjar
Baca juga: Kepuasan publik tetap tinggi meski RI dihadapi berbagai masalah