“Khususnya pada serapan anggaran Jawa Tengah yang tercapai sebesar 98 persen pada DAK Fisik dan 91 persen pada BOKB. Hal tersebut akan memberikan dampak baik yang dirasakan masyarakat luas,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Widwiono membeberkan pada dana anggaran tahun 2023, Jawa Tengah sudah mendapatkan dana BOKB dari pusat sebanyak Rp376.648.334.000.
Nantinya, dana anggaran akan dibagi untuk 35 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah atau dana mengalami kenaikan 12 persen dibanding tahun 2022.
Sesuai dengan arahan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, diharapkan capaian nasional yang baik di akhir tahun 2023 sebesar 98 persen. Tiga kabupaten juga diarahkan untuk menerima porsi anggaran terbesar sebanyak lima persen karena angka stuntingnya yang masih cukup tinggi.
Baca juga: Presiden berpesan bayi tidak diberi bubur instan untuk cegah stunting
Baca juga: BKKBN: Penurunan stunting persiapkan RI hadapi bonus demografi
Kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Banyumas adalah 21,6 persen, Kabupaten Cilacap dengan prevalensi stunting 17,9 persen dan Kabupaten Brebes di angka 26,3 persen berdasarkan SSGI 2021. Sementara prevalensi stunting provinsi Jawa Tengah berada di angka 20,9 persen.
Kemudian selain terkait dana anggaran, BKKBN juga menggandeng Tim Pokja Jawa Tengah untuk mensosialisasikan menu yang dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penggerakan di kabupaten/kota pada aplikasi Morena.
Antara lain pada Pokja BKR yaitu operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, operasional koordinasi pelayanan KB di fasyankes dan operasional pembinaan pelayanan KB di fasyankes.
Sementara pada menu Pokja Dalduk seperti pertemuan dan penguatan kelompok kerja di kampung keluarga berkualitas, operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan dan operasional Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
Ia berharap pada penyerapan anggaran tahun 2023, disederhanakannya pelaporan dapat memberikan output yang baik dalam penurunan angka stunting, beserta kegiatan-kegiatan BKKBN lainnya.
Sebab tahun lalu, sempat terjadi kerumitan dalam pembuatan laporan yang menjadi suatu penyebab serapan anggaran pendampingan ibu hamil rendah.
Ketua Pokja KSPK Harlin Is Ambarwati menyampaikan menu BOKB KSPK di tahun 2023, hanya akan fokus terhadap BKB Kit Stunting.
Sebanyak 35 kabupaten/kota akan mendapatkan 20 paket pengadaan BKB Kit Stunting, yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari kader serta orang tua dalam hal pengasuhan 1.000 HPK.
Baca juga: BKKBN: Anak-anak di DKI Jakarta belum bebas dari bahaya stunting
Baca juga: Kepala BKKBN: Aceh miliki pangan lokal melimpah untuk atasi stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
