"Saya mengimbau Presiden menggunakan wewenang dan otoritas yang dimilikinya menindak tegas bupati, walikota dan aparat keamanan yang tidak mengawal jaminan konstitusi atas kebebasan beragama," kata Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Pendeta Gomar Gultom menanggapi pidato Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa (17/1/2023) di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Pidato Presiden terkait kebebasan beragama tersebut disambut baik PGI karena menilai kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusi seorang warga negara yang harus dilindungi negara.
Namun, sayangnya, ujar dia, tak dapat dipungkiri kasus-kasus penutupan rumah ibadah masih kerap terjadi di Tanah Air. Tidak hanya itu sulitnya memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah juga kerap terjadi.
Seharusnya, ujar dia, aparat keamanan melindungi umat untuk beribadah namun yang kerap terjadi justru tunduk pada tekanan sekelompok masyarakat. Bahkan, bupati dan wali kota yang mestinya mengeluarkan IMB juga banyak yang tidak menerbitkannya akibat desakan tadi.
Tidak hanya itu, forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang sejatinya memfasilitasi perizinan juga kerap terjebak pada pemaksaan dari kelompok-kelompok tertentu, jelas dia.
Gultom mengingatkan bupati, wali kota hingga aparat keamanan sesungguhnya lahir karena adanya konstitusi yang diberikan amanah untuk mengawal tegaknya konstitusi.
Terakhir, ia mengimbau Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) untuk membereskan regulasi terkait pemberian IMB rumah ibadah.
"Saya juga mengimbau Presiden memerintahkan kepolisian menindak tegas pihak yang gemar mengganggu kenyamanan orang beribadah," harap dia.
Baca juga: KPU minta bantuan PGI dalam mewujudkan pemilu damai berkualitas
Baca juga: PGI Lampung ajak gereja aktif bangun kebersamaan
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
